Bambang Hendroyono terpilih menjadi Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional (DKN) periode 2022-2027. Hal ini secara aklamasi diputuskan pada pleno akhir Rapat Kerja DKN di Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023.
“Setelah selama dua hari Raker membahas dan merumuskan program kerja, serta kelembagaan DKN periode 2022-2027, saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin Presidium DKN periode awal 2022-2023. Saya sebagai perwakilan kamar Pemerintah menerima penugasan ini dan akan berusaha mematuhi AD/ART dari DKN dan aspirasi dari para perwakilan kamar di DKN,” ujar Bambang yang mewakili Kamar Pemerintah dalam DKN.
Selaku Ketua Presidium, Bambang yang juga merupakan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk Wakil Ketua I yaitu Saudari Nurka Cahyaningsih dari Kamar LSM, dan Wakil Ketua II Suwarso dari Kamar Bisnis.
Raker kali ini juga menetapkan secara definitif lokasi sekretariat DKN yaitu berada di Blok 4 Lantai 9 Gedung Manggala Wanabaki.
Raker ini merupakan tindak lanjut hasil Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) ke VII yang menghasilkan susunan Presidium DKN 2022-2027 dan rumusan hasil kongres yang ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja DKN.
Pada hari pertama Raker, telah diberikan penguatan materi tentang kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia; kebijakan, strategi, dan rencana implementasi Indonesia FOLU Net Sink 2030; kebijakan perhutanan sosial pasca terbitnya Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan kebijakan karbon di hutan produksi.
DKN beranggotakan representasi lima stakeholder, yaitu Kamar Akademisi, Kamar Pemerintah, Kamar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kamar Bisnis/Pengusaha, dan Kamar Masyarakat, merupakan entitas penting dalam rangka menjaga keberlangsungan tata kelola sektor kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia.
Peran DKN dalam mendukung pembangunan bidang LHK menjadi penting melalui prinsip check and balances, serta memberikan pertimbangan kebijakan melalui kegiatan konsultatif dan koordinatif, sehingga membangun sinergitas dan harmonisasi yang serasi antara pemerintah, DKN, dan segenap elemen masyarakat (dunia usaha, LSM, akademisi, masyarakat) dalam mewujudkan tujuan bersama bangsa. ***
