Pemerintah Indonesia mendorong penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis lanskap yang mengintegrasikan perlindungan iklim, keanekaragaman hayati, ketahanan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam menghasilkan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan pengelolaan hutan tidak dapat lagi dilakukan secara sektoral karena fungsi hutan saling berkaitan, mulai dari penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, pengaturan tata air, hingga penyediaan sumber penghidupan masyarakat.
“Pengelolaan hutan harus dilakukan secara terpadu pada tingkat lanskap agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam pengendalian perubahan iklim, tetapi juga dalam perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Laksmi.
Hal tersebut disampaikan dalam dialog bertajuk “Landscape-Based Solutions that Generate Positive Outcomes for Climate, Nature, and People” pada sesi B5 Nature-Based & Rio Synergy yang diselenggarakan di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31), Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11).
Laksmi menjelaskan bahwa Indonesia terus mengembangkan kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan yang memungkinkan optimalisasi berbagai potensi hutan, termasuk jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, restorasi ekosistem, rehabilitasi kawasan, serta kegiatan ekonomi berbasis masyarakat. Menurut dia, keberhasilan pendekatan tersebut memerlukan keterlibatan aktif masyarakat serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, mitra pembangunan, dan lembaga pembiayaan dalam menetapkan prioritas pengelolaan lanskap secara bersama.
Sementara itu, Deputy Head of Nature Economy UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), Shena Garcia Rangel, menekankan bahwa keberhasilan solusi berbasis alam harus diukur berdasarkan dampak nyata terhadap keanekaragaman hayati, ketahanan iklim, dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar luas kawasan atau jumlah kegiatan konservasi. “Setiap lanskap memiliki karakteristik berbeda sehingga diperlukan tata kelola yang kuat, kemitraan multipihak, serta sistem pemantauan yang adaptif untuk memastikan manfaat lingkungan dan sosial dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” ujar Shena.
Dari perspektif pembiayaan, Managing Director dan Head of Asia Pollination, Ratri Wakeling, mengatakan bahwa peningkatan investasi konservasi dan restorasi membutuhkan kepastian pendapatan serta pengelolaan risiko yang baik melalui skema blended finance, modal katalitik, jaminan investasi, dan pengembangan pasar karbon. “Pembiayaan konservasi perlu dirancang agar menarik bagi investor sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat, termasuk melalui peluang partisipasi dalam kepemilikan dan pengelolaan usaha berbasis lanskap,” kata Ratri.
Head of Global Climate Policy International Union for Conservation of Nature (IUCN), Sandeep Sengupta, menegaskan pentingnya integrasi kebijakan perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati melalui solusi berbasis alam, termasuk pengembangan agroforestri, pertanian regeneratif, serta infrastruktur hijau. “Solusi berbasis alam harus menjadi bagian dari strategi iklim yang terintegrasi dan tidak menggantikan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca secara ambisius dan berkelanjutan,” ujar Sandeep, seraya mendorong penerapan standar global IUCN untuk memastikan efektivitas dan integritas pelaksanaannya.
Dalam kesempatan yang sama, Head of Landscape Conservation & Environment APP Group, Jasmine Doloksaribu, memaparkan pendekatan konservasi berbasis lanskap melalui perlindungan ekosistem gambut, lahan basah, mangrove, serta habitat satwa ikonik seperti harimau Sumatra, gajah Sumatra, dan orangutan. Melalui platform keberlanjutan Regenesis, APP Group menempatkan perlindungan alam, iklim, dan masyarakat sebagai bagian dari prioritas keberlanjutan perusahaan.
“Setiap lanskap memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, konservasi membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi setempat, kolaborasi multipihak, serta pemantauan berkelanjutan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi alam dan masyarakat,” ujar Jasmine.
Dialog yang dimoderatori Managing Partner for Sustainable Business Brunswick, Wolfgang Blau, tersebut juga membahas tantangan mobilisasi pembiayaan konservasi, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta pentingnya kolaborasi multipihak dalam mengintegrasikan perlindungan ekosistem dengan pembangunan ekonomi dan adaptasi perubahan iklim.
Ke depan, penguatan kerja sama internasional, mobilisasi pembiayaan hijau, dan penerapan standar pengelolaan lanskap yang kredibel diharapkan dapat mempercepat aksi iklim dan konservasi. Bagi Indonesia, pendekatan tersebut menjadi peluang strategis untuk mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030, meningkatkan investasi berkelanjutan, melindungi keanekaragaman hayati, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya hutan yang inklusif.
***



