Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya mempercepat aksi iklim dan memperkuat kerja sama internasional menjelang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Türkiye. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan sikap tersebut dalam rangkaian Pre-COP Leader’s Event di Nadi, Fiji, pada Selasa (6/10/2026).
Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Fiji dan Tuvalu pada 5–9 Oktober 2026 itu menjadi bagian dari persiapan menuju COP31. Forum tersebut mempertemukan perwakilan lebih dari 50 negara, termasuk kepala negara dan pemerintahan, menteri, pejabat tinggi, serta pimpinan organisasi internasional. Jumhur hadir mewakili Indonesia atas penugasan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sambutannya, Jumhur menekankan perlunya menerjemahkan kesepakatan iklim internasional menjadi tindakan konkret dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan perbedaan kapasitas setiap negara.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (common but differentiated responsibilities),” tegas Jumhur.
Salah satu hasil utama forum tersebut adalah adopsi Deklarasi Taku Pakasoa. Deklarasi ini menegaskan dukungan masyarakat internasional bagi Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) dan Negara-Negara Kurang Berkembang (Least Developed Countries/LDC) dalam memperkuat mitigasi, menghadapi dampak perubahan iklim, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko kerugian dan kerusakan.
Isu tersebut menjadi perhatian penting bagi negara-negara kepulauan kecil, terutama di kawasan Pasifik. Tuvalu, salah satu negara SIDS, terus mendorong perhatian dunia terhadap ancaman kenaikan permukaan laut yang dapat mengancam keberadaan negara-negara kepulauan.
Dalam forum itu, Indonesia juga memaparkan arah kebijakan iklim nasional melalui kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC), dengan sasaran mencapai emisi nol bersih atau net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Pemerintah menegaskan bahwa upaya penurunan emisi perlu berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan kelompok rentan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan transisi menuju ekonomi rendah karbon berlangsung secara adil dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Jumhur menjelaskan, Indonesia mempercepat aksi iklim di berbagai sektor, mulai dari kehutanan, pengelolaan limbah, pengurangan emisi metana, hingga transformasi industri dan energi.
“Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri, baik melalui dekarbonisasi industri yang sudah ada maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangannya. Transisi energi kita harus berlangsung secara adil, teratur, dan berpusat pada masyarakat, sembari memperkuat ketahanan energi, keterjangkauan, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan,” tutur Jumhur.
Melalui FOLU Net Sink 2030, Indonesia mendorong sektor kehutanan dan penggunaan lahan agar berkontribusi pada pencapaian target iklim nasional. Sementara itu, pengurangan emisi dari limbah dan metana, dekarbonisasi industri, serta pengembangan industri rendah karbon menjadi bagian dari langkah lintas sektor yang dipaparkan dalam forum tersebut.
Menjelang COP31, Indonesia menilai keberhasilan agenda iklim global tidak cukup diukur dari tingginya target atau kuatnya komitmen politik. Implementasi di lapangan menjadi faktor penentu agar kesepakatan internasional menghasilkan dampak nyata.
“Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret,” pungkas Jumhur.
Forum Pre-COP31 tersebut turut dihadiri sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi, antara lain Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Tuvalu Feleti Teo, serta Presiden Palau Surangel Whipps Jr. Hadir pula Presiden COP31 sekaligus Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi dan Perubahan Iklim Türkiye Murat Kurum, serta Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia Chris Bowen yang juga menjabat President of Negotiations for COP31.
Sejumlah pimpinan organisasi internasional juga mengikuti pertemuan tersebut, termasuk Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell dan Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed, bersama perwakilan Asian Development Bank (ADB) dan Green Climate Fund (GCF).
***
