Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi taget NDC dengan mengembangkan program ketahanan iklim berbasis masyarakat.
Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aspek pembiayaannya.
“Diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang baik dalam mengembangkan program berbasis masyarakat dari berbagai sumber pendanaan, baik dana publik maupun dana swasta, untuk terus mendukung program pemerintah khususnya di dalam pencapaian target NDC dan SDGs,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Laksmi Dhewanthi, pada Peluncuran Program untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Berkelanjutan Masyarakat dan Komunitas Lokal (Program TERRA), di Jakarta, Selasa 29 Maret 2022.
Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Ford Foundation Indonesia.
Dukungan dana hibah awal yang diberikan oleh Ford Foundation Indonesia kepada BPDLH sekitar 1 juta dolar AS.
“Kerjasama ini patut kita apresiasi. Mobilisasi pendanaan oleh BPDLH dari berbagai sumber, termasuk dari filantropi ini telah menunjukkan keterlibatan non-party stakeholder pada upaya penanganan perubahan iklim global sebagaimana dimandatkan pada Paris Agreement,” ujar Laksmi, yang juga merupakan Sekretaris Komite Pengarah BPDLH.
Dana Terra sendiri difokuskan kepada kesejahteraan dan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat adat dan komunitas lokal.
Selain itu, Dana Terra juga dapat dimanfaatkan untuk komunitas-komunitas adat dan komunitas-komunitas lokal agar dapat berpartisipasi dalam menjalankan agenda-agenda mitigasi dan ketahanan perubahan iklim.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama BPDLH Djoko Hendratto mengatakan untuk memenuhi komitmen penurunan emisi GRK, diperlukan dukungan finansial yang memadai dan terukur.
Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara telah menyusun kebijakan Climate Change Fiscal Framework, bagaimana APBN melakukan tugasnya dalam melihat peluang dan tantangan ekonomi hijau.
“Melalui mekanisme pendanaan seperti yang saat ini dilakukan penandatangan perjanjian antara philantropy Ford Fondation dengan BPDLH, Pemerintah berhadap dengan dana iklim tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak atas perubahan iklim yang terjadi, sehingga masyarakat secara bertahap dapat berperilaku dan terus mengembangkan usaha yang ramah terhadap lingkungan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Regional Ford Foundation Indonesia Alexander Irwan menjelaskan latar belakang pemberian dukungan kepada BPDLH.
Terdapat kesesuaian visi misi Pemerintah dengan program yang diusung Ford Fondation dalam pengendalian perubahan iklim.
Selanjutnya, fakta bahwa Indonesia sudah menjadi upper middle income country, menjadikan dana-dana yang tersedia dari philantrophy mulai berkurang, seiring dengan kemajuan ekonomi nasional.
“Kita mengharapkan Indonesia kedepannya dapat memiliki lembaga-lembaga sustainable finance, selain yang dikelola oleh pemerintah juga yang dikelola oleh lembaga masyarakat sipil, sehingga nanti donor-donor bilateral dan multilateral memililiki pilihan apakah akan menyalurkan pendanaan yang dikelola oleh pemerintah seperti BPDLH atau melalui lembaga yang dikelola oleh masyarakat sipil,” pungkas Alexander Irwan.***
