Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Nasional Tahun 2026 di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/5). Kegiatan tersebut melibatkan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, hingga unsur masyarakat.
Apel dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pemerintah menilai Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah prioritas pengendalian karhutla karena memiliki tingkat kerawanan tinggi akibat dominasi lahan gambut, lahan mineral kering, serta riwayat kebakaran berulang.
Dalam amanatnya, Menko Polkam menyampaikan bahwa pemerintah kembali mengaktifkan Desk Penanggulangan Karhutla guna memperkuat koordinasi nasional antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Reaktivasi Desk ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, khususnya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional,” ujar Djamari Chaniago.
Ia juga menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh daerah tidak lengah menghadapi musim kemarau tahun ini. Menurutnya, capaian pengendalian karhutla dalam beberapa tahun terakhir harus dipertahankan dan terus ditingkatkan.
“Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga titik minimal,” katanya.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan, indikasi luas kebakaran di Sumatera Selatan selama Januari-Maret 2026 mencapai 68,45 hektare. Sementara secara nasional, luas indikasi kebakaran tercatat mencapai 55.324,19 hektare.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah telah banyak belajar dari penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut tren luas kebakaran menunjukkan penurunan signifikan dalam satu dekade terakhir, termasuk saat siklus El Nino terjadi.
“Tahun 2015 luas karhutla mencapai 2,6 juta hektare, lalu turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, dan pada 2023 kembali turun menjadi 1,1 juta hektare. Tahun 2025 juga berhasil ditekan dibandingkan 2024,” ujar Raja Juli Antoni.
Menurutnya, keberhasilan tersebut didorong oleh penguatan koordinasi lintas sektor, keterlibatan aktif masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
“Semua persiapan, termasuk apel ini, menjadi bagian dari upaya merobohkan ego sektoral. Pengendalian karhutla tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi,” katanya.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan juga terus memperkuat patroli terpadu, optimalisasi teknologi pemantauan titik panas, serta peningkatan kapasitas personel di lapangan. Pemerintah daerah diminta segera menetapkan status siaga darurat apabila tingkat kerawanan mulai meningkat.
Pemerintah menegaskan pengendalian karhutla harus dilakukan secara terintegrasi dari pusat hingga daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan. Upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menekan potensi kebakaran selama musim kemarau.
***
