Kementerian Kehutanan memperkuat langkah pengendalian perubahan iklim di tingkat daerah melalui Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan yang digelar di Nabire pada 11 Februari 2026 ini menjadi bagian dari penyusunan Rencana Operasional Sub Nasional guna mendukung target penurunan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebesar -140 juta ton CO₂e pada 2030.
Sosialisasi dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan sekitar 80 peserta secara luring dan sekitar 100 peserta secara daring. Peserta berasal dari unsur Pemerintah Provinsi Papua Tengah, organisasi perangkat daerah dan UPTD provinsi, UPT Kementerian Kehutanan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Kepala Balai Besar KSDA Papua sekaligus Ketua Panitia, Johny Santoso, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah serta merinci rencana operasional nasional ke dalam dokumen implementatif di tingkat provinsi.
“Kegiatan ini kami rancang untuk memastikan rencana nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dapat diterjemahkan secara teknis dan operasional di daerah melalui tiga rangkaian workshop dengan pendampingan FoRETIKA,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dewan Penasihat Ahli Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Ruandha Agung Sugardiman, menyampaikan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan selaku Ketua Pelaksana Operation Management Office Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Ia menegaskan bahwa sektor Forestry and Other Land Use memegang peran kunci dalam pencapaian target iklim nasional sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194 Tahun 2025 dan komitmen Nationally Determined Contribution Indonesia.
“Sektor FOLU menjadi tulang punggung pencapaian target -140 juta ton CO₂e pada 2030. Oleh karena itu, pengendalian deforestasi, restorasi gambut, rehabilitasi hutan dan penguatan sistem monitoring harus berjalan efektif hingga tingkat tapak,” tegas Ruandha.
Materi sosialisasi memaparkan strategi utama FOLU Net Sink 2030, meliputi pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari dan perhutanan sosial dengan target nasional 12,7 juta hektare, rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut, konservasi keanekaragaman hayati, serta penguatan penegakan hukum.
Data yang disampaikan menunjukkan potensi luas kebakaran hutan dan lahan di Papua Tengah mencapai 571 hektare hingga 31 Desember 2025. Selain itu, cakupan aksi mitigasi di kawasan konservasi tercatat seluas 1.060.847 hektare dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi seluas 39.689.111 hektare, dengan total area 40.749.958 hektare yang memiliki peran penting dalam upaya penurunan emisi.
Sebagai tindak lanjut, pada 12 Februari 2026 dilaksanakan workshop teknis pertama penyusunan Rencana Operasional Sub Nasional, yang akan dilanjutkan dengan dua workshop berikutnya untuk mematangkan dokumen sebagai acuan implementasi di tingkat provinsi.
Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, Kementerian Kehutanan menyatakan optimisme bahwa Papua Tengah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sekaligus memperkuat arah pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.
***
