Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengerahkan ratusan personel dan dukungan armada udara untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat di Provinsi Riau, menyusul kondisi cuaca kering ekstrem yang meningkatkan risiko kebakaran di seluruh wilayah tersebut.
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan mengintensifkan operasi pengendalian karhutla sejak awal tahun 2026 dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menekan penyebaran api sekaligus menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam pengendalian karhutla. “Kami terus memperkuat sinergi bersama seluruh pihak terkait. Operasi darat dan udara kami jalankan secara simultan untuk memastikan kebakaran dapat dikendalikan dan tidak meluas,” ujarnya.
Berdasarkan data pemantauan satelit periode 1 Januari hingga 26 Maret 2026, tercatat sebanyak 266 titik panas di Riau atau sekitar 42,56 persen dari total nasional. Sementara itu, luas area terbakar hingga Februari 2026 mencapai 4.440,2 hektare. Tim gabungan telah melaksanakan sedikitnya 265 operasi pemadaman di sejumlah titik rawan.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Kementerian Kehutanan mengerahkan 387 personel gabungan, dengan kekuatan utama berasal dari Manggala Agni yang tersebar di sejumlah daerah operasi di Sumatera. Selain itu, bantuan personel juga didatangkan dari provinsi lain melalui skema Bantuan Kendali Operasi guna mempercepat respons penanganan.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, menjelaskan bahwa tim saat ini fokus melakukan pemadaman di sejumlah lokasi prioritas seperti Dumai, Pelalawan, Indragiri Hulu, Bengkalis, serta kawasan konservasi. “Strategi utama yang kami lakukan adalah membatasi pergerakan api agar tidak meluas, kemudian memadamkan titik api aktif dan menghilangkan sumber asap,” jelasnya.
Ia menambahkan, kendala utama di lapangan adalah keterbatasan sumber air akibat rendahnya curah hujan, terutama di wilayah gambut. Untuk mengatasi hal tersebut, tim bersama masyarakat dan pemerintah daerah melakukan pembuatan embung, pembersihan kanal, serta pembangunan sekat bakar guna menghambat penyebaran api.
Selain operasi darat, pemerintah juga mengerahkan dukungan udara berupa satu unit helikopter milik Kementerian Kehutanan serta dua helikopter BNPB untuk patroli, water bombing, dan evakuasi. Upaya ini diperkuat dengan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca guna mempercepat terjadinya hujan buatan di wilayah terdampak.
Langkah terpadu ini diharapkan mampu menekan eskalasi kebakaran hutan dan lahan di Riau, sekaligus mencegah dampak lebih luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
***
