Pemerintah Indonesia dan Inggris memperkuat kerja sama di sektor kehutanan melalui dua program strategis baru, yaitu Multistakeholder Forestry Programme (MFP-5) dan Land Facility – Indonesia Country Support Project.
Kedua program ini berfokus pada percepatan pencapaian target nasional Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Kesepakatan tersebut terjalin dalam pertemuan antara Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan perwakilan Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris di Jakarta, Kamis (30/10).
Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperbarui arah kolaborasi bilateral dalam pengelolaan hutan lestari, konservasi, dan pembangunan rendah karbon.
Program MFP-5 merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya, MFP-1 hingga MFP-4 (2000–2023), yang telah mendorong reformasi tata kelola hutan dan memperkuat sistem Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Melalui skema hibah selama lima tahun (2025–2030), MFP-5 akan mendukung implementasi SVLK versi terbaru, mempromosikan perdagangan kayu berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional dan global.
“Program MFP-5 menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa tata kelola hutan Indonesia tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi hijau,” ujar Wakil Menteri Kehutanan.
Selain itu, Indonesia dan Inggris juga menjajaki program Land Facility – Indonesia Country Support Project bertajuk Land to Livelihoods: Enabling Customary Land Utilisation for Resilient Food Systems.
Program ini bertujuan mempercepat penetapan dan pengelolaan hutan adat sebagai bagian dari model perhutanan sosial, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat adat melalui pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
Fase awal proyek akan berlangsung pada November 2025 hingga Maret 2026 dengan fokus pada studi kasus, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penyusunan peta jalan percepatan penetapan hutan adat 2026–2029.
Wilayah prioritas meliputi Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, dengan dukungan dari Balai Perhutanan Sosial serta pemangku kepentingan daerah.
“Melalui program Land Facility, kita ingin memastikan masyarakat adat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan hutan dan sistem pangan berkelanjutan. Ini adalah bentuk nyata keadilan sosial dalam pembangunan hijau,” tambahnya.
Kedua program tersebut merupakan bagian dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Inggris tentang kerja sama di bidang kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU Net Sink 2030), yang ditandatangani pada 2022 dan diperpanjang hingga 2032.
Pemerintah Inggris melalui FCDO menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Indonesia dalam memperkuat tata kelola hutan, melindungi keanekaragaman hayati, serta mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan dalam upaya mitigasi berbasis alam (nature-based solutions) sekaligus memastikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
***
