Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menegaskan perlunya sinergi kuat antara dunia usaha, akademisi, dan pemerintah untuk memperkuat peran sektor kehutanan dalam bisnis karbon hutan nasional.
Dalam acara Business Matching Perdagangan Karbon Hutan: Sinergi Bisnis, Akademisi, dan Pemerintah untuk Aksi Iklim Indonesia yang digelar pada Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM ke-62, Rabu (15/10/2025), Sugijanto Soewadi, mewakili APHI memaparkan peluang besar Indonesia di sektor bisnis karbon hutan.
Sugijanto menjelaskan bahwa potensi pengurangan dan penyerapan karbon dari hutan produksi di Indonesia mencapai 66,24 juta ton CO₂ per tahun, berasal dari berbagai izin PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan).
Saat ini, enam proponen PBPH telah memasuki tahap validasi Verified Carbon Unit (VCU) dengan skema Verra yang berpotensi menghasilkan 17,27 juta ton CO₂eq dan ditargetkan mulai diperdagangkan pada pertengahan 2026.
Menurutnya, bisnis karbon hutan merupakan peluang ekonomi baru yang strategis bagi Indonesia, terutama karena posisi geografisnya di kawasan tropis yang kaya cadangan karbon.
Namun, ia menekankan bahwa peluang ini juga membawa tantangan kompleks yang membutuhkan tata kelola yang kuat, akuntabilitas tinggi, serta integritas dalam setiap proses perdagangan karbon.
“Bisnis karbon hutan adalah bisnis konservasi jasa lingkungan di pasar global dengan integritas tinggi. Diperlukan sinergi berkelanjutan antar pemangku kepentingan untuk menjaga kepercayaan pasar,” ujar Sugijanto.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan regulasi dan harmonisasi kebijakan, termasuk revisi PermenLHK Nomor 7 Tahun 2023 serta penyusunan pedoman teknis integrasi Sistem Registri Nasional (SRN) dengan skema karbon sukarela internasional seperti Verra dan Gold Standard.
APHI berharap penguatan kebijakan dan kapasitas pelaku usaha dapat mempercepat kontribusi sektor kehutanan terhadap target nasional FOLU Net Sink 2030, yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 60 persen dari total emisi nasional.
***
