Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengembangkan pola agroforestri untuk meningkatkan produktivitas lahan perhutanan sosial sekaligus mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Melalui program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS), pemerintah mengintegrasikan penanaman komoditas pangan dengan tanaman kehutanan agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan.
Salah satu pelaksanaan program tersebut berlangsung di Kelompok Tani Hutan (KTH) Hijau Lestari, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kementerian Kehutanan memfasilitasi pengembangan agroforestri pada lahan seluas 10 hektare sebagai bagian dari dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan.
Tim Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) bersama Balai Perhutanan Sosial Bogor telah melakukan monitoring dan evaluasi tahap pertama terhadap pelaksanaan FAPE-PS Tahun 2026. Hingga 10 November 2026, kegiatan masih berada pada tahap penyiapan lahan dan proses penanaman. Kelompok tani merencanakan penanaman jagung hibrida dan padi gogo yang dipadukan dengan tanaman Multi-Purpose Tree Species (MPTS), antara lain durian, mangga, manggis, dan pala.
Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumarah, mengatakan program FAPE-PS mendorong masyarakat memanfaatkan lahan perhutanan sosial secara lebih produktif melalui kombinasi tanaman pangan dan tanaman kehutanan.
“Melalui FAPE-PS, kami ingin memastikan bahwa lahan perhutanan sosial dapat dimanfaatkan secara lebih produktif. Pengembangan tanaman pangan seperti jagung dan padi gogo yang dikombinasikan dengan tanaman MPTS diharapkan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dalam jangka panjang, sekaligus tetap menjaga fungsi ekologis kawasan hutan,” ujar Apri.
Menurut Apri, keberhasilan program tidak cukup diukur dari terlaksananya penanaman. Pemerintah juga perlu memastikan kegiatan tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, Kementerian Kehutanan akan melanjutkan pendampingan serta pemantauan untuk memastikan seluruh tahapan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang diajukan kelompok tani.
Ketua KTH Hijau Lestari, Encep Saifuddin, menyatakan para anggota kelompok menyambut positif fasilitasi tersebut. Ia menilai program ini membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus mengembangkan usaha berbasis potensi kawasan hutan.
“Harapan kami ke depan, karena para petani kami di Desa Sukamulya, terutama di kelompok kami, sangat mendukung, sangat antusias dan bangga untuk mendongkrak produksi-produksi yang ada di hutan kami,” kata Encep.
Ia berharap fasilitasi awal seluas 10 hektare tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperluas pengembangan agroforestri ke areal lain. Dengan demikian, pemanfaatan kawasan perhutanan sosial diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota kelompok.
KTH Hijau Lestari saat ini mengelola kawasan perhutanan sosial seluas sekitar 196 hektare. Kelompok tersebut sebelumnya menjalankan skema Kemitraan Kehutanan (KULIN KK), sebelum beralih menjadi skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) pada 23 Agustus 2023.
Setelah melakukan evaluasi tahap pertama, Kementerian Kehutanan akan mengawal penyiapan lahan dan penanaman agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah diajukan kelompok melalui proposal. Pengawasan tersebut juga ditujukan untuk memastikan bantuan dan fasilitasi program digunakan secara optimal serta dapat berkembang menjadi kegiatan usaha produktif.
Melalui FAPE-PS, Kementerian Kehutanan berupaya memperkuat posisi masyarakat sebagai pengelola sekaligus penerima manfaat perhutanan sosial. Penggabungan tanaman pangan dan tanaman kehutanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan, memperluas peluang usaha, mendukung penyediaan pangan, serta mempertahankan fungsi ekologis kawasan hutan.
***
