Pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan akses pendanaan iklim internasional untuk mendukung pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk di sektor kehutanan. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam perundingan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye, antara lain melalui pembahasan Green Climate Fund (GCF) dan Global Environment Facility (GEF) sebagai mekanisme penting dalam mendukung aksi iklim negara berkembang.
Indonesia menekankan pentingnya pendanaan iklim yang memadai, dapat diprediksi, mudah diakses, dan berkelanjutan. Dukungan tersebut diharapkan semakin mengutamakan hibah dan pembiayaan dengan persyaratan lunak, disertai penyederhanaan prosedur pengajuan serta percepatan penyaluran dana. Langkah ini diperlukan agar komitmen pendanaan internasional dapat diwujudkan menjadi kegiatan nyata sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional.
Salah satu instrumen utama yang menjadi perhatian adalah Green Climate Fund (GCF), yaitu dana iklim multilateral yang mendukung negara berkembang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Berdasarkan dokumen perundingan COP31, GCF telah menyetujui pendanaan sebesar USD 20,4 miliar untuk 359 proyek dan program mitigasi maupun adaptasi di 135 negara berkembang. Capaian ini mencerminkan peran GCF dalam mendukung pelaksanaan aksi iklim di berbagai negara.
Dalam pembahasan GCF, Indonesia mendorong peningkatan ketersediaan pendanaan melalui pengisian kembali sumber daya tahap ketiga (GCF-3), sekaligus penguatan akses langsung melalui lembaga nasional. Indonesia juga menekankan pentingnya dukungan penyiapan proyek dan peningkatan kapasitas lembaga pelaksana agar pendanaan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prioritas negara berkembang.
Selain GCF, Global Environment Facility (GEF) menjadi instrumen penting untuk mendukung upaya pengendalian perubahan iklim dan perlindungan lingkungan di negara berkembang. Pembahasan COP31 mencakup penguatan pendanaan melalui pengisian kembali sumber daya GEF tahap kesembilan (GEF-9), percepatan akses pembiayaan, serta dukungan pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas. GEF juga memberikan perhatian pada penguatan keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
GEF turut mendukung penguatan sistem transparansi iklim melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknis negara berkembang dalam melaksanakan Enhanced Transparency Framework (ETF) Persetujuan Paris. Dukungan tersebut relevan bagi penguatan sistem pemantauan dan pelaporan aksi iklim sektor kehutanan Indonesia, termasuk untuk meningkatkan kredibilitas capaian pengurangan emisi dan peningkatan serapan karbon.
Penguatan akses pendanaan melalui GCF dan GEF membuka peluang untuk mendukung berbagai program prioritas nasional sektor Kehutanan, antara lain pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, perlindungan dan pengelolaan hutan berkelanjutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pemulihan ekosistem gambut dan mangrove, serta pengelolaan daerah aliran sungai. Dukungan internasional juga berpotensi mempercepat penerapan adaptasi berbasis ekosistem dan penguatan tata kelola kehutanan yang responsif terhadap perubahan iklim.
Peluang pendanaan tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Melalui Perhutanan Sosial, pengelolaan Hutan Adat, pengembangan agroforestri, serta usaha hasil hutan bukan kayu, masyarakat dapat memperoleh peluang peningkatan pendapatan sekaligus berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan. Perlindungan dan pemulihan ekosistem juga diharapkan membantu menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko bencana, serta memperkuat ketahanan penghidupan masyarakat terhadap perubahan iklim.
***



