Dinamika perundingan iklim global terkait Kerangka Transparansi yang Ditingkatkan (Enhanced Transparency Framework/ETF) dan Evaluasi Global (Global Stocktake/GST) membawa pengaruh langsung terhadap tata kelola sektor kehutanan Indonesia serta peluang akses pendanaan iklim berbasis kinerja.
Dalam isu transparansi, perundingan COP-31 tengah beralih menuju sistem pelaporan tunggal Persetujuan Paris, namun masih diwarnai perdebatan tajam mengenai kesiapan dan kecukupan dukungan finansial bagi negara berkembang untuk menyusun inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) serta Laporan Transparansi Dua Tahunan (Biennial Transparency Reports/BTR). Bersama kelompok negara berkembang G77+China, Indonesia secara konsisten mengawal prinsip keadilan guna mencegah beban administratif tambahan, sekaligus menegaskan peran vital sumber daya hutan sebagai pilar utama aksi iklim global yang didukung oleh sistem pemantauan kredibel dan mekanisme pasar karbon yang berkeadilan.
Sementara itu, pada pembahasan GST dan penyusunan Keputusan Payung (Cover Decision) COP 31, Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan mengusulkan agar perlindungan dan konservasi ekosistem lahan gambut diakui sebagai kontribusi nyata dalam menahan laju kenaikan suhu bumi. Langkah strategis ini tidak hanya memposisikan restorasi gambut dalam tindak lanjut evaluasi iklim global, tetapi juga memperkuat daya tawar Indonesia untuk memperoleh dukungan pendanaan dan alih teknologi internasional.
Di tingkat nasional, komitmen ini ditopang oleh akurasi data pelaporan sektor kehutanan melalui integrasi Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan Sistem Pemantauan Hutan Nasional (SIMONTANA) sebagai syarat mutlak untuk memvalidasi capaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan membuka akses pendanaan berbasis hasil (result-based payments).
Dalam rangkaian sidang negosiasi terkait dampak implementasi langkah-langkah respons (response measures), Indonesia bersama kelompok negara berkembang (G77 dan China) secara konsisten menegaskan bahwa negara berkembang merupakan aktor utama yang kepentingannya wajib dipertimbangkan dalam setiap analisis dampak sosial dan ekonomi kebijakan iklim global.
Terkait pembahasan kontribusi iklim menyeluruh (economy-wide NDC), Indonesia menekankan pentingnya memasukkan sektor kehutanan ke dalam cakupan analisis instrumen kebijakan perdagangan karbon—seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)—guna mencegah tekanan terhadap daya saing ekonomi nasional serta memastikan transisi menuju pembangunan rendah karbon tetap berjalan adil, inklusif, dan tidak merugikan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
Lebih lanjut, Indonesia mendorong agar seluruh kajian analitis mengenai dampak response measures ini tercermin secara nyata dalam proses Evaluasi Global (Global Stocktake/GST), sehingga kebijakan mitigasi di sektor lahan dan kehutanan selalu diimbangi dengan kerja sama internasional, transfer teknologi, dan akses pendanaan yang memadai demi menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, serta melindungi kesejahteraan masyarakat terdampak.
Pemerintah Indonesia terus mendorong secara konsisten di meja negosiasi untuk mengamankan beberapa prioritas strategis utama bagi sektor kehutanan nasional, diantaranya . mengawal masuknya usulan perlindungan dan konservasi ekosistem lahan gambut ke dalam teks final Keputusan Payung (Cover Decision) COP 31. Selanjutnya Pemri juga mendorong panduan tinjauan teknis pada mekanisme Pasal 6.2 tetap menghormati integritas serta kedaulatan metodologi REDD+ nasional di bawah Pasal 5.2. Lebih jauh, Pemri terus berupa untuk mengamankan kepastian dukungan pendanaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung penyusunan pelaporan BTR secara berkelanjutan, sekaligus mencegah timbulnya beban pelaporan baru bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.
Melalui diplomasi yang konsisten di forum internasional dan penguatan tata kelola kehutanan di dalam negeri, Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh memastikan setiap kebijakan iklim global mampu memberikan manfaat ekonomi yang adil, khususnya bagi masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan.
***



