Kementerian Kehutanan memperkuat pengawasan terhadap pelayanan perizinan kehutanan untuk mencegah potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Sejumlah titik rawan atau red flags menjadi perhatian, mulai dari komunikasi di luar jalur resmi, perubahan data peta dan koordinat yang tidak sesuai prosedur, hingga konflik kepentingan dalam proses penilaian permohonan.
Upaya tersebut dibahas dalam Webinar Series Pencegahan Korupsi bertajuk “Merawat Integritas Bersama, Menjaga Profesionalitas” yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kehutanan secara hybrid di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (9/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026 sekaligus tindak lanjut workshop pencegahan korupsi pada 15 Juli 2026 yang berfokus pada pelayanan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edi Suryanto, bersama Inspektur Investigasi Kementerian Kehutanan, M. Arief Priana, menjadi narasumber utama dalam pembahasan mengenai pencegahan dan mitigasi titik rawan korupsi di sektor perizinan. Keduanya menguraikan potensi kerawanan yang dapat muncul pada setiap tahapan, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, penilaian teknis, pengambilan keputusan, hingga pemenuhan kewajiban setelah persetujuan diterbitkan.
Dalam pembahasan tersebut, red flags dijelaskan sebagai tanda awal yang perlu diwaspadai, bukan bukti bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi. Indikasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi, pemeriksaan, dan pengawasan agar potensi penyimpangan dapat diketahui lebih dini.
Sejumlah kondisi yang menjadi perhatian meliputi komunikasi antara pemohon dan petugas di luar mekanisme pelayanan resmi, ketidakjelasan waktu penyelesaian permohonan, perubahan data peta maupun koordinat tanpa mengikuti prosedur, serta keterlibatan pihak yang memiliki konflik kepentingan dalam proses penilaian. Pengawasan juga perlu memastikan pemegang persetujuan menjalankan seluruh kewajiban sesuai ketentuan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, membuka kegiatan tersebut. Selanjutnya, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan sekaligus Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, menyampaikan arahan mengenai transformasi pelayanan perizinan berbasis PPKH dan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
Ade menekankan pentingnya penyempurnaan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, integrasi data geospasial, serta peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan proses, transparansi, dan kepastian bagi pemohon. Selain itu, Kemenhut perlu memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang persetujuan setelah izin diterbitkan.
Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Konflik Tenurial, Didik Agung Widjanarko, turut membahas penguatan aksi pencegahan korupsi dan pengelolaan konflik kepentingan. Ia menekankan bahwa setiap aparatur harus menjaga integritas dalam menjalankan tugas, terutama ketika memberikan pelayanan dan mengambil keputusan.
Konflik kepentingan, baik yang sudah terjadi maupun yang masih berpotensi muncul, perlu dikenali, dilaporkan, dan dikelola agar tidak memengaruhi objektivitas aparatur. Setiap pegawai juga harus memisahkan kepentingan pribadi dari tanggung jawab kedinasan serta menghindari penyalahgunaan kewenangan.
Webinar tersebut melibatkan jajaran internal Kementerian Kehutanan, termasuk Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Inspektorat Jenderal, pejabat, pegawai, dan auditor. Peserta eksternal mencakup pemohon serta pemegang PPKH dan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, perwakilan perusahaan dari berbagai sektor usaha, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah.
Dalam sesi diskusi, Direktur Penggunaan Kawasan Hutan dan Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan turut memberikan pandangan mengenai risiko dalam proses perizinan. Masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanganan potensi penyimpangan.
Itjen Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawasan, tetapi juga seluruh unit penyelenggara pelayanan dan pemangku kepentingan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan diharapkan memastikan setiap proses perizinan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, pemohon dan pemegang persetujuan diminta mengikuti prosedur resmi, memenuhi seluruh kewajiban, serta menghindari pemberian gratifikasi maupun intervensi yang dapat memengaruhi proses pelayanan. Penguatan koordinasi antara Itjen, unit teknis, KPK, pelaku usaha, dan pemerintah daerah juga diperlukan agar upaya pencegahan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan sehari-hari.
Melalui rangkaian kegiatan menuju Hakordia 2026, Kemenhut mendorong seluruh aparatur dan pemangku kepentingan membangun budaya kerja yang berintegritas. Pengawasan yang konsisten pada setiap tahapan perizinan diharapkan dapat menekan risiko korupsi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola kehutanan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
***
