Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Director of Climate Change Division United Nations Environment Programme (UNEP), Martin Krause, di Indonesian Lounge, Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama Indonesia dan UNEP di sektor kehutanan, implementasi REDD+, pengembangan pasar karbon, hingga pembiayaan inovatif kawasan konservasi.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 serta pengembangan perdagangan karbon kehutanan yang berintegritas tinggi. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dari strategi nasional menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Indonesia telah menyiapkan kerangka regulasi yang lebih kuat untuk mendukung operasionalisasi pasar karbon nasional, termasuk melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.
“Indonesia telah mengambil langkah besar dalam pengembangan pasar karbon sektor kehutanan. Regulasi yang kami siapkan memberikan kepastian, transparansi, dan standar yang jelas mulai dari pengembangan proyek, verifikasi, hingga perdagangan karbon sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor dan mitra internasional,” ujar Raja Juli Antoni.
Selain penguatan pasar karbon, pemerintah juga memperkenalkan pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Satgas tersebut bertugas merancang skema pembiayaan baru untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi, termasuk melalui blended finance dan mekanisme pendanaan inovatif lainnya.
Dalam pembahasan terkait REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), Indonesia menyambut positif komitmen UNEP untuk memperluas kolaborasi dalam pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan degradasi hutan. Pemerintah juga mengapresiasi dukungan UNEP melalui Program UN-REDD, termasuk implementasi program Green for Riau yang diharapkan menjadi model pendekatan Jurisdictional REDD+ di daerah lain.
Menteri Kehutanan menegaskan bahwa sektor kehutanan memiliki posisi strategis dalam pengelolaan karbon nasional. Karena itu, Indonesia mendorong penguatan kerja sama global yang mampu menghasilkan aksi nyata bagi perlindungan hutan tropis dan mitigasi perubahan iklim.
“Kerja sama internasional harus mampu menghasilkan program konkret dan berdampak langsung terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan. Indonesia ingin memastikan bahwa hutan tropis tidak hanya terlindungi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Martin Krause menyampaikan apresiasi terhadap langkah Indonesia dalam memperkuat tata kelola karbon dan pengelolaan kehutanan berkelanjutan. UNEP menilai Indonesia memiliki peran strategis dalam agenda iklim global sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia.
Pertemuan bilateral tersebut menjadi bagian dari rangkaian diplomasi kehutanan Indonesia di forum internasional New York. Pemerintah berharap penguatan kerja sama dengan UNEP dapat mempercepat implementasi program kehutanan berkelanjutan, memperkuat pasar karbon nasional, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam aksi iklim global.
***
