Hutan dunia kian dipandang sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi sekaligus ketahanan global di tengah tekanan perubahan iklim. Dalam peringatan Hari Hutan Internasional 2026, berbagai lembaga internasional menegaskan bahwa keberlanjutan hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menentukan stabilitas ekonomi lintas sektor dan kesejahteraan masyarakat dunia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui berbagai badan, termasuk FAO dan UN Climate Change, menyoroti bahwa hutan menyediakan bahan baku penting untuk perumahan, energi, pangan, hingga obat-obatan. Selain itu, sektor kehutanan secara global menyerap sedikitnya 33 juta tenaga kerja, sementara lebih dari 1,6 miliar orang bergantung pada hutan untuk penghidupan mereka.
“Hutan bukan hanya ekosistem, tetapi juga fondasi ekonomi global. Jika kita melindungi dan memulihkannya, kita juga memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial,” demikian disampaikan dalam laporan UN Climate Change, Senin (24/3/2026).
Secara ekonomi, hutan berperan besar melalui jasa ekosistem seperti menjaga kesuburan tanah, mengatur iklim, dan memastikan ketersediaan air. Fungsi ini secara langsung meningkatkan produktivitas pertanian serta menekan biaya akibat bencana terkait perubahan iklim. Nilai produk hutan non-kayu bahkan diperkirakan mencapai lebih dari 9,4 miliar dolar AS per tahun, dengan potensi pertumbuhan yang masih terbuka luas.
Namun, tekanan terhadap hutan global terus meningkat akibat deforestasi, degradasi lahan, dan dampak perubahan iklim. Kondisi ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga berisiko melemahkan sektor ekonomi yang bergantung pada hutan.
Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hutan, UN Climate Change saat ini menyelenggarakan pekan penilaian teknis REDD+ ke-13 di Bonn, Jerman, pada 23–27 Maret 2026. Kegiatan ini melibatkan tujuh negara, termasuk Kamerun dan Guinea yang впервые mengajukan tingkat referensi emisi, serta Ethiopia, Liberia, Malawi, Nepal, dan Nigeria yang memperbarui data mereka.
Langkah ini bertujuan meningkatkan kredibilitas upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sekaligus memperkuat kapasitas teknis negara dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
Di sisi lain, Presidensi COP30 Brasil juga meluncurkan peta jalan global untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi pada 2030. Inisiatif ini menekankan pentingnya aksi konkret dalam mencapai target Perjanjian Paris, termasuk melalui skema insentif seperti pembayaran berbasis hasil.
Presiden COP30, André Corrêa do Lago, menegaskan bahwa hutan memiliki peran strategis dalam krisis iklim saat ini. “Hutan dapat memberi kita waktu dalam menghadapi krisis iklim yang semakin mendesak. Dengan menghentikan deforestasi dan memulihkan ekosistem, kita bisa menyerap emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar sekaligus membuka peluang ekonomi baru,” ujarnya.
Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data, berbagai inisiatif global ini diharapkan mampu menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan sekaligus motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.
***
