Indonesia menyusun Standar Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Indonesia’s FoLU Net Sink 2030.
Kepala Badan Standardisasi Instrumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ary Sudijanto menjelaskan untuk kehadiran standar sangat diperlukan dalam melaksanakan agenda FOLU Net Sink.
Dia mengatakan adanya standar akan memberi panduan bagaimana mengukur hasil kegiatan, dan membantu masyarakat dan pemangku kepentingan terlibat dalam proses tersebut.
“Standar ini sejalan dengan tindakan transparansi dari Perjanjian Paris, karena akan meningkatkan percepatan implementasi mitigasi dan ketahanan iklim dari sektor hutan, dan penggunaan lahan lainnya secara kuat dalam hal data, metode dan sistem yang diukur, dilaporkan dan diverifikasi,” katanya dalam sambutan pembukaan sesi diskusi panel yang digekar di Paviliun Indonesia COP27 UNFCCC di Sharm El Sheikh, Mesir, Senin, 14 November 2022.
Saat ini KLHK menyusun Standar Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia 2030, sebagai pedoman umum bagi semua sektor dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan kegiatan, sesuai amanat Peraturan Menteri LHK No. 168 Tahun 2022.
“Melalui standar ini diharapkan dapat memudahkan semua pihak dalam operasionalisasi FoLU Net Sink 2030, sehingga lebih terkonsolidasi dan terverifikasi dalam parameter emisi karbon,” kata Ary.
FOLU Net Sink 2030 adalah agenda yang ingin dicapai Indonesia untuk mencapai kondisi dimana tingkat penyerapan gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah lebih besar atau setidaknya seimbang dibandingkan emisinya.
FOLU Net Sink akan menjadi tuang punggung tercapainya target penurunan emisi GRK Indonesia yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contributions sesuai traktat global pengendalain perubahan iklim, Perjanjian Paris.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (Pustandpi), Kirsfianti L. Ginoga, memaparkan lebih lanjut Standar Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV) untuk pelaksanaan FOLU Net Sink 2030.
“MRV adalah suatu sistem yang utama dalam menghubungkan aksi sub nasional dan nasional pencapaian FOLU Net Sink. Sistem MRV dalam pelaporan emisi GRK dapat mengintegrasikan pelaksanaan inventarisasi GRK secara nasional. Oleh karenanya standar merupakan suatu kebutuhan untuk mengakomodasi proses yang bersifat dinamis,” jelas Kirsfianti.
Adapun metodologi MRV yang digunakan, kata Kirsfianto, telah selaras dengan metode dari IPCC, sehingga dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam proses inventarisasi GRK secara nasional, serta menjadi alat monitoring dan evaluasi dari pencapaian level sub nasional dan nasional.
“Standar untuk FOLU Net Sink terdiri dari tahapan pengukuran, pelaporan, registri nasional, dan verifikasi,” tuturnya.
Sementara itu, informasi kehadiran standar yang sudah ada di Indonesia dalam mendukung aksi perubahan iklim di Indonesia, juga disampaikan oleh Yeri Permata Sari, Kepala Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK (Pusfaster).
Beberapa standar yang tersedia antara lain yaitu, Standar perhitungan gas rumah kaca (GRK) sebanyak 9 standar, Standar untuk mendukung peningkatan cadangan karbon, yang terbagi menjadi standar di bidang rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), standar teknik manajemen produksi dan multibisnis, standar restorasi lahan, lahan terbuka hijau, dan ekoriparian, dan standar pengendalian kebakaran hutan.***
