Kementerian Kehutanan melanjutkan penanganan kayu pascabencana hidrometeorologi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara hingga hari ke-46 sejak bencana terjadi. Kegiatan difokuskan pada pembersihan fasilitas umum, pemulihan lingkungan, serta pemanfaatan kayu sisa banjir untuk mendukung pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Rahmadi menyampaikan bahwa penanganan di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, serta Aceh Tamiang masih berlangsung secara intensif melalui kolaborasi lintas instansi. Penanganan melibatkan Kementerian Kehutanan, TNI, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah.
“Pada hari ke-46, sebanyak 60 personel Kementerian Kehutanan dengan dukungan 40 unit alat berat masih melakukan pembersihan fasilitas umum serta pemilahan kayu sisa banjir di Kecamatan Langkahan,” ujar Rahmadi.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini area yang telah dibersihkan mencapai sekitar 15,5 hektare. Tim lapangan telah mengukur 1.173 batang kayu dengan total volume 2.112,11 meter kubik. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 ton atau setara 100 meter kubik telah diolah dan dimanfaatkan secara bertahap.
“Seluruh kayu hasil pemilahan kami arahkan untuk kepentingan masyarakat terdampak, khususnya pembangunan hunian sementara. Hingga hari ini, sebanyak 23 unit huntara telah terbangun, dengan tiga unit sudah dihuni warga, sepuluh unit masih dalam proses pembangunan, dan sepuluh unit lainnya dalam tahap penyelesaian akhir di Desa Geudumbak,” kata Rahmadi.
Selain penanganan kayu, tim Kementerian Kehutanan juga melakukan pembersihan fasilitas pendidikan, termasuk satu ruang laboratorium di SMA Negeri 1 Langkahan, serta kegiatan sosial lain di wilayah terdampak. Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Kehutanan Fachrizal Fitri mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, sekaligus menyerahkan 400 paket bantuan Kementerian Kehutanan kepada masyarakat terdampak.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, tim Manggala Agni dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan melanjutkan pembersihan rumah warga dari sisa lumpur dan material banjir. Sementara itu, tim Gakkum Kehutanan melakukan penjagaan terhadap kayu yang telah dikurji guna memastikan pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu di Sumatera Utara, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Novita Kusuma Wardani melaporkan perkembangan pengelolaan kayu hanyutan di sejumlah wilayah terdampak.
“Di Kabupaten Tapanuli Tengah, pengelolaan kayu hanyutan dilakukan di enam kecamatan dan dimanfaatkan secara terbatas untuk pemulihan pascabencana tanpa tujuan komersial, dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Novita.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini kayu olahan yang terkumpul di Kantor Bupati Tapanuli Tengah mencapai 16,1727 meter kubik, sementara 11,0976 meter kubik lainnya telah dimanfaatkan sebagai alas hunian sementara pengungsi di Desa Kebun Pisang. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, hingga 15 Januari 2026, kayu olahan yang berhasil dikelola mencapai 1.774 keping dengan volume 25,2971 meter kubik dan digunakan untuk pembangunan hunian sementara serta dapur umum.
“Selain pengelolaan kayu, normalisasi Sungai Garoga terus kami lakukan bersama Kementerian PUPR. Hingga hari ini, pembersihan sumbatan kayu di sungai telah mencapai sekitar 2,448 kilometer atau 46,18 persen dari total target,” tambah Novita.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa seluruh pengelolaan kayu pascabencana dilakukan secara terkendali, transparan, dan nonkomersial dengan pengawasan lintas instansi. Upaya tersebut diarahkan sepenuhnya untuk pemulihan lingkungan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
***
