Sumber daya hutan harus dikelola melalui pendekatan Integrated Landscape-Seascape Management dengan Pola
Kepemimpinan Transgobal dan memaksimalkan bonus demografi untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.
Demikian dikatakan Ketua DPP Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan (HA-E) IPB University Bambang Hendroyono saat Seminar Nasional Hari Pulang Kampus (HAPKA) XIX IPB di Bogor, Sabtu, 10 Agustus 2024.
“Sebagai bagian tak terpisahkan dari suatu landscape-seascape, kondisi ekosistem hutan akan menopang keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan, juga menjamin keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat,” kata Bambang yang juga Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Bambang menjelaskan tentang tiga fungsi utama yang harus dipenuhi dalam pengelolaan kawasan hutan yaitu fungsi lingkungan, fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang berkelanjutan. Dia juga menekankan tentang perubahan paradigma pengelolaan hutan dari Timber Management menjadi Forest Landscape Management atau Pengelolaan Hutan Berbasis Bentang Lahan.
Bambang menyebut implementasi Undang-undang Cipta Kerja berikut aturan turunannya yang dikuatkan dengan kepemimpinan transglobal merupakan inovasi dan terobosan kebijakan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia dengan tetap memperkuat integrated landscape-seascape management untuk mewujudkan keberlanjutan.
Lebih lanjut Bambang mengatakan tentang pentingnya menginternalisasikan pendekatan landscape-seacape dalan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) untuk mewujudkan keberlanjutan menuju Indonesia Emas 2045
“Pengelolaan hutan harus dilakukan secara bijaksana untuk kemakmuran rakyat Indonesia dengan azas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan,” tegas Bambang.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha HUtan Indonesia (APHI) Dr Soewarso menyoroti tentang pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam perencanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menenangah Nasional (RPJMN) telah menggariskan pentingnya keanekaragaman hayati. Untuk itu perlu pengaturan dan pedoman dalam pemanfaatannya,” kata Soewarso.
Dia mengingatkan bahwa keanekaragaman hayati menjadi adalah potensi yang ada pada kawasan hutan, termasuk pada hutan produksi yang dikelola oleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Oleh sebab itu pelaku usaha memiliki peran penting dalam pelestarian keanekaragaman hayati.
Soewarso juga mengatakan bahwa pengendalian mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilepaskan dari konservasi keanekaragaman hayati. “Oleh karena itu perlu didorong penetapan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari agenda mitigasi perubahan iklim,” kata dia.
_________
Di sisi lain, Soewarso mengungkap adanya kesenjangan pendanaan untuk konservasi kenakeragaman hayati. Dia mengingatkan bahwa berdasarkan kesepakatan global, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, dunia berjanji utuk memobilisasi setidaknya 200 miliar dolar AS per tahun pada tahun 2030 untuk menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Pendanaan tersebut menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan untuk keanekaragaman hayati di Indonesia.
Turut menjadi penanggap pada seminar tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Emma Rini dan Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Profesor Dodik R Nurrochmat, Wapemred Detik.com Elvan D Sutrisno. ***
