Kementerian Kehutanan bersama PT Arrakasta Nusalink Logistik (ANL Logistics) dan Global Communication Network Indonesia menyelenggarakan Green Logistics Talk bertajuk “Measuring, Reducing, and Managing Carbon Footprint in Logistics for Indonesia’s Climate Commitment” di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2026.
Forum yang digelar secara hybrid ini menghadirkan pemangku kepentingan pemerintah, asosiasi, akademisi, dan pelaku industri untuk membahas pengukuran, pengurangan, serta pengelolaan jejak karbon sektor logistik dalam mendukung komitmen iklim Indonesia.
Project Director FOLU NC-1 sekaligus Dewan Penasihat Ahli FOLU Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan, Agus Justianto, membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya transformasi sistem logistik yang rendah emisi.
Ia menyatakan bahwa penguatan tata kelola logistik hijau menjadi bagian dari upaya mendukung target sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. “Pengelolaan rantai pasok hasil hutan yang efisien dan rendah emisi merupakan langkah strategis untuk memastikan sektor kehutanan berkontribusi nyata terhadap komitmen iklim nasional,” ujar Agus dalam sambutannya.
Founder ANL Logistics, Netty Sri Rejeki, menyampaikan bahwa dunia usaha memiliki peran penting dalam mendorong praktik logistik berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pengukuran dan pengelolaan jejak karbon harus menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan. “Kami percaya bahwa langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan dampak nyata dalam membangun sistem logistik hijau di Indonesia,” kata Netty.
Pada Sesi 1, Sugijanto Soewadi dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan LPLH SDA (Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam) – MUI Pusat memaparkan materi tentang green logistics dalam pengusahaan hutan dan industri kehutanan sebagai strategi adaptasi perubahan iklim.
Ia menjelaskan bahwa green logistics merupakan pengelolaan seluruh rantai pasok hasil hutan dengan prinsip efisiensi energi, rendah emisi, dan meminimalkan kerusakan ekosistem, mulai dari perencanaan, penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga distribusi. “Green logistics harus meminimalkan emisi karbon, kerusakan ekosistem, limbah material, dan konsumsi energi fosil di sepanjang rantai nilai kehutanan,” ujarnya.
Sugijanto juga menyoroti tantangan implementasi, mulai dari integrasi hulu-hilir, keterbatasan data carbon accounting, kebutuhan investasi awal yang tinggi, hingga harmonisasi kebijakan lintas kementerian.
Ia menegaskan bahwa transformasi menuju Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) modern yang adaptif terhadap iklim perlu mengintegrasikan nilai kayu, karbon, keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, serta nilai komunitas.
Pakar lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, memaparkan bahwa green logistics merupakan instrumen penting dalam implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan pencapaian Net Zero Emission (NZE).
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, green logistics adalah transformasi sistem distribusi barang agar rendah karbon, hemat energi, sirkular, minim limbah, transparan karbon, bertanggung jawab dalam pengadaan, adil secara sosial, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. “Green logistics bukan isu teknis transportasi, melainkan instrumen penting untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), NDC, dan ekonomi sirkular, serta harus terintegrasi dengan agenda adaptasi perubahan iklim,” ujar Mahawan.
Mahawan juga menekankan bahwa implementasi logistik hijau perlu selaras dengan target Enhanced NDC Indonesia yang menetapkan pengurangan emisi sebesar 32 persen secara unconditional dan 43 persen secara conditional pada 2030.
Ia menyebutkan bahwa pengendalian perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon menuntut integrasi aksi mitigasi di tingkat sektor, subnasional, hingga unit usaha, termasuk melalui sistem inventarisasi dan pelaporan gas rumah kaca yang terstandar.
Sementara itu, Sales and Marketing Director PT Indotruck Utama, Vincent Santoso, menyoroti peran teknologi dan alat transportasi rendah emisi dalam mendukung operasional logistik kehutanan.
Ia menyatakan bahwa inovasi pada sektor kendaraan dan efisiensi bahan bakar menjadi bagian penting dari transisi menuju sistem logistik yang lebih ramah lingkungan.
“Kolaborasi antara penyedia teknologi, pelaku usaha, dan pemerintah diperlukan untuk mempercepat adopsi solusi transportasi yang lebih efisien dan rendah karbon,” kata Vincent.
Melalui forum ini, para pemangku kepentingan mendorong sinergi lintas sektor guna membangun sistem logistik hijau yang terukur dan terintegrasi, sejalan dengan komitmen iklim Indonesia serta agenda FOLU Net Sink 2030.
***
