Di tengah tekanan ekonomi global, dinamika pasar, serta tantangan pengelolaan sumber daya alam yang semakin kompleks, transformasi menuju pola Multi Usaha Kehutanan (MUK) dinilai menjadi strategi utama untuk menjaga keberlanjutan usaha pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pendekatan ini menekankan diversifikasi usaha tidak hanya pada produk kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, ekowisata, dan pengembangan usaha berbasis masyarakat.
Hal ini terungkap pada acara diskusi APHI dengan KOMDA Kalimantan Timur dan KOMDA Kalimantan Utara beserta para anggota di Samarinda Selasa (10/02/2026) yang dihadiri Sekretaris Jenderal APHI Purwadi Soeprihanto, Wakil Komite Humas APHI Trisia Megawati, serta para anggota dari kedua wilayah.
Soewarso mengatakan, pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong transformasi PBPH menuju skema Multi Usaha Kehutanan sebagai respons atas kondisi industri yang semakin menantang. “Ke depan, PBPH tidak bisa lagi hanya bergantung pada usaha kayu. Transformasi menuju multi usaha kehutanan menjadi keharusan agar perusahaan bisa bertahan, tumbuh, dan tetap berkontribusi bagi perekonomian nasional,” ujar Soewarso.
Ia menyebutkan, wilayah Kalimantan memiliki peran strategis dalam percepatan implementasi MUK karena menjadi daerah dengan jumlah PBPH terbanyak di Indonesia. “Saat ini, anggota PBPH paling banyak berada di Kalimantan, sekitar 108 PBPH. Karena itu, kami berharap Kalimantan dapat menjadi model nasional dalam penerapan multi usaha kehutanan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” katanya.
Menurut Soewarso, pengembangan usaha non-kayu, jasa lingkungan, perdagangan karbon, ekowisata, serta kemitraan berbasis masyarakat harus menjadi bagian dari strategi bisnis PBPH ke depan. “Transformasi ke arah MUK bukan pilihan, tetapi kewajiban. Ini menjadi jalan bagi PBPH untuk bertahan di situasi yang sedang sulit, sekaligus meningkatkan nilai tambah kawasan hutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penerapan MUK harus didukung oleh tata kelola yang baik, kepastian regulasi, serta sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan daerah. “Kami mendorong agar kebijakan, perizinan, dan pendampingan teknis semakin berpihak pada pengembangan multi usaha kehutanan, sehingga potensi kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara optimal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” kata Soewarso.
Selain itu, Soewarso menegaskan komitmen APHI untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong transformasi sektor kehutanan menuju ekonomi hijau dan rendah karbon melalui penguatan MUK di tingkat tapak. Menurutnya, sinergi pusat dan daerah melalui forum-forum koordinasi seperti ini akan mempercepat adopsi model bisnis kehutanan yang lebih adaptif dan berdaya saing.
Ketua Komda APHI Kalimantan Timur Asrul Anwar menyampaikan, pihaknya siap mendukung percepatan transformasi anggota menuju skema multi usaha kehutanan. “Kami di daerah terus mendorong anggota untuk mengembangkan usaha non-kayu, jasa lingkungan, dan kemitraan masyarakat agar struktur usaha menjadi lebih kuat, stabil, dan adaptif terhadap perubahan pasar,” kata Anwar.
Menurut dia, komunikasi yang intensif antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan implementasi MUK berjalan sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan pelaku usaha. Selain itu, Komda APHI Kalimantan Timur juga berkomitmen memperkuat kapasitas anggota dalam aspek perencanaan bisnis, kepatuhan regulasi, inovasi usaha, serta pengembangan kemitraan multipihak sebagai bagian dari transformasi usaha kehutanan.
Sementara itu, Ketua Komda APHI Kalimantan Utara Edy Zulkarnaen menilai penguatan MUK menjadi langkah strategis dalam membangun ketahanan industri kehutanan, khususnya di wilayah perbatasan. “Penerapan multi usaha kehutanan akan membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi PBPH dalam menghadapi dinamika pasar global,” ujarnya.
Edy menambahkan, sinergi lintas wilayah dan keterlibatan aktif anggota menjadi kunci dalam membangun ekosistem usaha kehutanan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Melalui pertemuan tersebut, APHI berharap transformasi menuju Multi Usaha Kehutanan dapat berjalan lebih terstruktur, terukur, dan masif, khususnya di Kalimantan sebagai pusat PBPH nasional. Momentum silaturahmi menjelang Ramadan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam membangun industri kehutanan Indonesia yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
***
