Indonesia menunjukkan berbagai hasil nyata pemanfaatan pembiayaan iklim berbasis kinerja dalam mendukung perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat. Capaian tersebut menjadi pembahasan dalam sesi “Sustaining Forests, Empowering People: Climate Finance at the Grassroots – Lessons Learned from FOLU Norway’s Contribution” di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Selasa (17/11).
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, dalam pembukaannya menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, dengan target sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap bersih karbon sekitar 140 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) pada 2030. Upaya tersebut dilakukan melalui perlindungan hutan, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, serta rehabilitasi dan restorasi ekosistem.
Kemitraan Indonesia–Norwegia melalui mekanisme kontribusi berbasis hasil (Results-Based Contribution/RBC) menjadi salah satu bentuk dukungan internasional terhadap pencapaian tersebut. Indonesia sebelumnya memperoleh kontribusi sebesar US$216 juta, yang kemudian diperkuat dengan pengumuman kontribusi tahap kelima sebesar US$100 juta pada COP31. Dukungan ini merupakan pengakuan terhadap capaian penurunan emisi Indonesia sekaligus memperkuat pelaksanaan aksi kehutanan yang terukur dan berkelanjutan.
Direktur Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI), Dyveke Rogan, menekankan bahwa keberhasilan pembiayaan iklim membutuhkan kepemilikan nasional yang kuat, kelembagaan yang efektif, serta sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi penurunan emisi yang kredibel. Norwegia juga menyoroti pentingnya kemitraan jangka panjang dan pembiayaan yang dapat diprediksi, dengan mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan ketahanan masyarakat.
Dari pengalaman Indonesia, Direktur Proyek FOLU Norway’s Contribution Tahap 1, Agus Justianto, memaparkan berbagai capaian penguatan tata kelola hutan dan pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 di tingkat nasional dan daerah. Program tersebut telah memfasilitasi kegiatan penanaman seluas sekitar 19.000 hektare dengan estimasi penyerapan karbon 45.000 ton CO₂, mendukung konservasi sekitar 10.000 hektare kawasan daerah aliran sungai, serta memfasilitasi lebih dari 1.500 kebijakan dan penyelesaian 20 konflik tenurial. Capaian ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis hasil tidak hanya mendukung kegiatan rehabilitasi, tetapi juga memperkuat kelembagaan dan tata kelola kehutanan.
Sementara itu, Direktur Proyek FOLU Norway’s Contribution Tahap 2, 3, dan 4, Edi Sulistyo Heri Susetyo, menjelaskan bahwa dukungan pembiayaan juga diarahkan agar menjangkau masyarakat secara langsung melalui Small Grant Program (SGP). Dalam empat periode pendanaan, program ini telah mendukung sekitar 863 kelompok penerima manfaat di 31 provinsi, termasuk kelompok masyarakat akar rumput, generasi muda, dan kelompok rentan. Kegiatan yang didukung antara lain penanaman pada sekitar 891 hektare lahan dengan 948.916 pohon, pendidikan lingkungan, serta pengelolaan ekosistem berbasis masyarakat.
Pengalaman Indonesia tersebut mendapat perhatian dalam diskusi sebagai contoh pentingnya mekanisme pembiayaan yang mudah diakses, inklusif, dan transparan. Melalui sistem pengajuan proposal secara digital, organisasi masyarakat dapat mengakses peluang pendanaan untuk kegiatan yang sejalan dengan target FOLU Net Sink 2030. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan manfaat ekologis, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dan penghidupan masyarakat.
Sebagai pembanding, Direktur Departemen Lingkungan Hidup Brazilian National Development Bank (BNDES), Marcus Cardoso, memaparkan pengalaman Brasil melalui Amazon Fund yang dikembangkan sejak 2008. Mekanisme ini telah mendukung sekitar 100 proyek yang melibatkan 900 institusi, dengan fokus pada pemantauan dan pengendalian hutan, produksi berkelanjutan, penataan penggunaan lahan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Pengalaman Brasil menunjukkan pentingnya teknologi, penguatan pengawasan, kemitraan jangka panjang, dan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan pembiayaan konservasi hutan.
Salah satu pembahasan strategis dalam dialog adalah peluang pembentukan Centre of Excellence (CoE) untuk pembiayaan iklim berbasis hasil di Indonesia. Para panelis memberikan respons positif terhadap gagasan tersebut sebagai wadah pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, penelitian, dan pengembangan model pembiayaan yang dapat dipelajari negara-negara berkembang lainnya. Inisiatif ini dipandang sebagai peluang bagi Indonesia untuk berkembang dari penerima dan pelaksana pembiayaan iklim menjadi penyedia pengetahuan dan mitra pembelajaran internasional, dengan tetap memanfaatkan jejaring kerja sama global yang telah tersedia.
Dialog yang dimoderatori Atase Kehutanan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Ima Yudin Rayaningtyas, juga menghadirkan pertukaran pengalaman dari peserta internasional dan daerah. Perwakilan Ghana dan Kamerun mengangkat pentingnya akses pembiayaan bagi masyarakat dan negara-negara Afrika, sementara pengalaman dari Lampung memperlihatkan manfaat dukungan program dalam pengembangan usaha masyarakat, termasuk komoditas kakao di Lampung Timur, melalui peningkatan kapasitas dan akses pasar.
Melalui forum ini, Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya memastikan pembiayaan iklim benar-benar menghasilkan perubahan di tingkat tapak. Pembelajaran dari Indonesia, Norwegia, dan Brasil menunjukkan bahwa keberhasilan pendanaan kehutanan tidak cukup diukur dari besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga dari hutan yang terlindungi, ekosistem yang dipulihkan, kelembagaan yang semakin kuat, serta manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.
***



