Indonesia Dorong Penguatan Pendanaan Adaptasi hingga 2035 untuk Ketahanan Ekosistem dan Kesejahteraan Masyarakat

Latest

- Advertisement -spot_img

Indonesia terus mendorong penguatan pendanaan adaptasi perubahan iklim bagi negara berkembang dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye. Dukungan tersebut diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan adaptasi, memperkuat ketahanan ekosistem, serta melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim yang semakin meningkat.

Salah satu perhatian dalam perundingan adalah tindak lanjut seruan COP30 untuk meningkatkan pendanaan adaptasi menjadi sedikitnya tiga kali lipat pada 2035. Pembahasan di COP31 mencakup usulan agar pendanaan adaptasi bagi negara berkembang mencapai sedikitnya USD 120 miliar per tahun pada 2035. Angka tersebut masih menjadi bagian dari proses perundingan, termasuk pembahasan mengenai dasar perhitungan, tahapan peningkatan, dan mekanisme pemantauan pelaksanaannya.

Dalam pembahasan adaptasi dan pendanaan iklim, Indonesia menekankan pentingnya dukungan internasional yang memadai, berkelanjutan, mudah diakses, dan dapat diprediksi. Penguatan pendanaan perlu menjawab kebutuhan negara berkembang serta menjangkau masyarakat dan ekosistem yang paling rentan.

Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan pendanaan publik dari negara maju, terutama dalam bentuk hibah dan instrumen yang tidak menambah beban utang. Dukungan tersebut perlu menghormati kondisi dan prioritas nasional serta menghindari persyaratan tambahan yang memberatkan akses negara berkembang terhadap pendanaan adaptasi.

Pembahasan COP31 turut mencakup pelaksanaan Global Goal on Adaptation (GGA) atau Tujuan Global Adaptasi, terutama operasionalisasi 59 Indikator Adaptasi Belém yang telah diadopsi pada COP30. Salah satu agenda yang dibahas adalah pembentukan gugus tugas teknis untuk mendukung penyempurnaan metadata dan metodologi indikator tersebut.

Penerapan indikator diharapkan dapat membantu mengukur kemajuan adaptasi secara kolektif dan memperkuat pembelajaran bersama dengan memperhatikan kondisi, prioritas, serta kapasitas nasional. Pelaksanaannya perlu menghindari penambahan beban pelaporan yang tidak proporsional bagi negara berkembang.

Sejalan dengan penyampaian National Adaptation Plan (NAP) Indonesia pada 2025, penguatan dukungan internasional diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program adaptasi yang memberikan manfaat nyata di lapangan. Pendanaan, pengembangan kapasitas, dan dukungan teknologi menjadi bagian penting untuk menerjemahkan perencanaan menjadi hasil yang terukur.

Bagi sektor kehutanan, penguatan pendanaan adaptasi dapat mendukung rehabilitasi dan restorasi hutan dan lahan, perlindungan serta pemulihan ekosistem gambut dan mangrove, pengelolaan daerah aliran sungai, serta peningkatan ketahanan masyarakat melalui Perhutanan Sosial dan pengelolaan Hutan Adat.

Program-program tersebut perlu dirancang berdasarkan risiko iklim dan diarahkan untuk menghasilkan manfaat adaptasi yang terukur, antara lain menjaga ketersediaan air, mengurangi kerentanan terhadap banjir, longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaannya juga dapat memberikan manfaat tambahan berupa perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi, dan peningkatan serapan karbon yang mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030.

Bagi masyarakat sekitar hutan, adaptasi juga berarti memperkuat penghidupan agar lebih tangguh menghadapi perubahan iklim. Melalui agroforestri yang sesuai dengan kondisi setempat, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan pengembangan usaha berbasis hutan secara berkelanjutan, masyarakat dapat memperluas sumber pendapatan sekaligus menjaga fungsi ekosistem.

Indonesia menekankan bahwa keberhasilan penguatan pendanaan adaptasi perlu tercermin dalam kemudahan akses, ketepatan pemanfaatan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat. Kementerian Kehutanan terus mendorong kontribusi sektor kehutanan dalam memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan dan pelibatan aktif masyarakat.
***

- Advertisement -spot_img

More Articles