Indonesia mendorong penguatan tata kelola gambut tropis secara terpadu melalui pendekatan bentang alam yang menghubungkan perlindungan ekosistem, pengelolaan tata air, pencegahan kebakaran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam dialog “Governing Tropical Forests and Peatlands under Climate Change: From Fragmented Policies to Integrated Landscape Action” yang diselenggarakan International Tropical Peatland Centre (ITPC) di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Senin (16/11).
Ketua Sekretariat Interim ITPC Agus Justianto dalam sambutannya menyoroti pentingnya pertukaran pengetahuan antarnegara untuk memperkuat pengelolaan gambut tropis. Ia menilai pengalaman pemerintah, peneliti, masyarakat, dan dunia usaha perlu dihimpun menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan sesuai kondisi ekologis dan sosial setiap lanskap.
“Melalui ITPC, kita dapat mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman di lapangan. Kerja sama perlu diarahkan pada kebutuhan nyata, mulai dari peningkatan kapasitas pengelola hingga penyediaan informasi yang membantu pemerintah dan masyarakat mengambil keputusan,” ujar Agus.
Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Prof. Satyawan Pudyatmoko, dalam pidato kuncinya menegaskan bahwa perlindungan gambut merupakan agenda strategis nasional sekaligus tanggung jawab global. Gambut memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon, pengaturan tata air, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penghidupan masyarakat. Indonesia memiliki Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas sekitar 24,6 juta hektare yang membutuhkan pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Gambut tidak dapat dikelola secara sektoral. Gambut harus dikelola sebagai satu ekosistem, satu kesatuan hidrologis, dan satu prioritas nasional,” tegas Satyawan. Menurutnya, pengelolaan gambut harus mengikuti batas-batas ekologis, bukan semata batas administrasi atau konsesi, dengan memperkuat koordinasi pusat dan daerah, keselarasan data dan kebijakan, serta akuntabilitas pelaksanaan di lapangan.
“Ketika muka air tanah turun terlalu rendah, gambut mengering, melepaskan emisi karbon, dan menjadi mudah terbakar. Ilmu pengetahuan membimbing kita, regulasi memberikan arah, tetapi kondisi air menunjukkan keadaan yang sebenarnya,” ujar Satyawan. Ia menekankan pentingnya pemantauan muka air tanah, pencegahan kebakaran, penegakan hukum, serta pengembangan paludikultur seperti sagu, jelutung, purun, dan kopi liberika sebagai bagian dari pengelolaan gambut berkelanjutan.
Dari perspektif global, Dianna Kopansky dari United Nations Environment Programme (UNEP) melalui Global Peatlands Initiative menekankan bahwa pengelolaan gambut memberikan kontribusi terhadap berbagai agenda internasional, tidak hanya perubahan iklim, tetapi juga perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian degradasi lahan, konservasi lahan basah, dan perlindungan spesies migran. Menurutnya, penguatan tata kelola membutuhkan keterlibatan lintas kementerian serta pembelajaran dari negara-negara yang telah menjalankan restorasi gambut.
Sementara itu, Amy Duchelle dari Food and Agriculture Organization (FAO) menyoroti pengalaman pengelolaan gambut di kawasan Amazon, Peru, yang memperlihatkan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam membangun penghidupan berkelanjutan. Pengembangan perikanan, pengelolaan air, dan kegiatan ekonomi yang ramah gambut dinilai dapat mendukung perlindungan ekosistem sekaligus memperkuat bioekonomi berkelanjutan. FAO juga menekankan perlunya memperluas dukungan kebijakan publik dan Perhutanan Sosial agar manfaat pengelolaan gambut menjangkau masyarakat.
Dari Greifswald Mire Centre, Elisabet Rams Beltrán menekankan bahwa keputusan restorasi gambut harus didasarkan pada bukti ilmiah, khususnya mengenai pembasahan kembali, kondisi hidrologi, risiko kebakaran, dan penguasaan lahan. Pengalaman penelitian dan pengembangan pendekatan pembasahan gambut menunjukkan bahwa data ilmiah perlu diterjemahkan menjadi tindakan praktis melalui kemitraan teknis yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha.
Swetha Peteru, peneliti senior Landscape Alliance yang terlibat dalam proyek SAGU, menjelaskan bahwa keberhasilan restorasi gambut perlu diukur melalui indikator yang disepakati bersama. Indikator tersebut mencakup aspek biofisik, seperti tinggi muka air tanah, kedalaman dan penurunan permukaan gambut, kondisi vegetasi, serta risiko kebakaran; aspek tata kelola, termasuk kepastian tenurial, kepatuhan, dan transparansi pemantauan; serta aspek sosial ekonomi, seperti penghidupan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan pembagian manfaat yang adil. Ia menekankan perlunya data yang terbuka dan dapat digunakan bersama oleh pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Dari Kementerian Kehutanan, Krisdianto, Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) memaparkan pengelolaan kawasan gambut dalam kegiatan usaha kehutanan. Sekitar 80 pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) beroperasi pada bentang lahan gambut seluas kurang lebih tujuh juta hektare. Pengembangan sistem pengelolaan tata air menjadi bagian penting dari upaya menjaga kondisi gambut tetap basah dan mengurangi risiko kebakaran. Ia menekankan perlunya perubahan paradigma dari pemanfaatan hasil hutan semata menuju pendekatan yang juga mengintegrasikan restorasi ekosistem dan konservasi.
Diskusi yang mempertemukan perwakilan pemerintah, organisasi internasional, lembaga penelitian, dan dunia usaha tersebut menegaskan perlunya pengelolaan gambut yang didasarkan pada target bersama, indikator terukur, transparansi data, dan pembagian peran yang jelas. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemegang izin usaha, perguruan tinggi, masyarakat lokal, serta mitra internasional menjadi kunci untuk memastikan perlindungan dan pemulihan gambut dapat dilaksanakan secara konsisten pada tingkat lanskap.
Melalui forum COP31, Indonesia mendorong penguatan peran ITPC sebagai wadah kerja sama pengetahuan dan pengembangan solusi praktis bagi pengelolaan gambut tropis. “Tidak ada negara yang dapat melindungi gambut sendirian. Kita saling membutuhkan. Mari menjaga gambut tetap basah, menjaga bumi tetap sejuk, dan mengubah komitmen menjadi pelaksanaan nyata,” pungkas Satyawan.
***



