Indonesia memperkuat kemitraan internasional untuk mengembangkan perdagangan karbon sektor kehutanan sekaligus menarik investasi bagi pemulihan ekosistem. Melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) bersama Jepang, pemerintah mendorong pengembangan proyek karbon yang memiliki standar integritas tinggi, melindungi keanekaragaman hayati, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Hiroshi Ono, dalam pertemuan bilateral di Paviliun Indonesia pada forum Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Türkiye, Senin (9/11/2026).
Rohmat mengatakan Indonesia ingin menghubungkan agenda pengurangan emisi dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui Pasal 6 Persetujuan Paris dan mekanisme JCM, pemerintah berupaya membuka peluang investasi yang tidak hanya menghasilkan kredit karbon, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat,” kata Rohmat.
Dalam pengembangan karbon kehutanan, Indonesia menetapkan empat komitmen utama. Pertama, memulihkan 12 juta hektare lahan terdegradasi dan terdegradasi berat melalui proyek penyerapan karbon atau Carbon Removal Project. Kedua, melindungi 50 juta hektare hutan dari deforestasi dan degradasi melalui proyek penghindaran emisi atau Carbon Avoidance Project.
Pemerintah juga menargetkan pengembangan proyek karbon pada 8,3 juta hektare kawasan perhutanan sosial dan 1,4 juta hektare hutan adat. Keempat komitmen tersebut membutuhkan dukungan investasi, metodologi penghitungan karbon yang kuat, serta mekanisme perlindungan lingkungan dan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rohmat menekankan bahwa proyek-proyek tersebut harus melibatkan masyarakat secara bermakna agar manfaat kerja sama karbon tidak hanya dinikmati oleh pelaku investasi. Pemerintah juga mendorong agar pemulihan ekosistem gambut dan mangrove mendapat porsi penting dalam portofolio proyek JCM Indonesia–Jepang.
“Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi,” ujar Rohmat.
Kedua ekosistem tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim sekaligus menjaga keanekaragaman hayati. Karena itu, pemerintah ingin memastikan investasi karbon dapat mendukung pemulihan fungsi ekologis, bukan hanya menghasilkan penghitungan penyerapan atau penghindaran emisi.
Peluang kerja sama juga terbuka melalui kebijakan Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) Jepang yang memasuki tahap wajib pada 2026. Dalam kebijakan tersebut, Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton karbon dioksida (CO₂) pada 2030.
Indonesia melihat kebutuhan tersebut sebagai peluang untuk mengembangkan pasokan kredit karbon berkualitas tinggi dari proyek berbasis alam. Salah satu potensi yang ditawarkan berasal dari program pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi melalui proyek penyerapan karbon.
Melalui mekanisme JCM, pemerintah berharap kebutuhan Jepang terhadap kredit karbon yang memenuhi persyaratan dapat terhubung dengan prioritas pemulihan ekosistem di Indonesia. Investasi yang masuk diharapkan menghasilkan manfaat ganda, mulai dari pengurangan emisi, perbaikan kondisi ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga peningkatan penghidupan masyarakat.
Rohmat juga menegaskan bahwa keberhasilan proyek karbon berbasis alam tidak boleh hanya dinilai berdasarkan jumlah karbon yang berhasil diserap atau emisi yang berhasil dihindari. Proyek tersebut harus memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan spesies, ketahanan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Kehutanan mendorong penguatan kemitraan JCM Indonesia–Jepang agar menghasilkan proyek karbon kehutanan yang terukur dan dapat dipercaya. Pemerintah menargetkan kerja sama ini menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pemulihan kawasan terdegradasi sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia terhadap aksi iklim global.
***
