Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) terus memperkuat rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir Indonesia melalui Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).
Program yang dilaksanakan dengan dukungan World Bank tersebut mengedepankan pendekatan lanskap dan silvofishery untuk memulihkan ekosistem mangrove sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Direktorat Jenderal PDASRH Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Surjobasuindro mengatakan bahwa rehabilitasi mangrove perlu dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekologis, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir.
“Rehabilitasi mangrove tidak hanya bertujuan memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga memastikan masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Pendekatan silvofishery memungkinkan mangrove tumbuh kembali tanpa mengganggu kegiatan budidaya tambak masyarakat,” ujar Nikolas.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan rehabilitasi mangrove. Oleh karena itu, Program M4CR dirancang tidak hanya mencakup kegiatan penanaman, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat serta dukungan pengembangan usaha berbasis sumber daya pesisir.
Di Kalimantan Utara, program M4CR menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 5.579 hektare hingga akhir 2026 dengan pendekatan silvofishery, yaitu sistem pengelolaan yang mengintegrasikan penanaman mangrove dengan kegiatan budidaya perikanan di kawasan tambak masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan tahun 2026 diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) bersama 11 kelompok masyarakat di Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung. Melalui kerja sama tersebut, kegiatan penanaman mangrove akan dilakukan di area seluas 653 hektare di kawasan tambak masyarakat.
Manager M4CR Kalimantan Utara menyampaikan bahwa penandatanganan SPKS tersebut menjadi langkah awal dimulainya kegiatan rehabilitasi mangrove secara bertahap di lapangan.
“Kami memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar teknis dan target luasan yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kesiapan kelompok dan kondisi lokasi,” ujarnya.
Pendekatan silvofishery memungkinkan penanaman mangrove dilakukan tanpa menghentikan aktivitas budidaya tambak masyarakat. Dengan demikian, fungsi ekologis pesisir tetap terjaga sekaligus mempertahankan sumber penghidupan masyarakat.
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mahakam Berau menyatakan bahwa pola tersebut mendorong keseimbangan antara pemulihan lingkungan dan produktivitas usaha masyarakat.
“Rehabilitasi mangrove dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan usaha tambak. Mangrove tumbuh, dan kegiatan budidaya tetap berlangsung,” jelasnya.
Sejak program M4CR berjalan, rehabilitasi mangrove di Kalimantan Utara telah mencapai 6.543 hektare dengan melibatkan 45 kelompok masyarakat dan 2.115 warga pesisir, serta penanaman lebih dari 5,6 juta batang bibit mangrove.
Sementara itu di Kalimantan Timur, program M4CR difokuskan pada kawasan pesisir Delta Mahakam, yang memiliki ekosistem mangrove luas namun menghadapi tekanan akibat perubahan fungsi lahan. Program ini mengintegrasikan rehabilitasi mangrove dengan penguatan kapasitas masyarakat melalui Sekolah Lapang (SL) penanaman mangrove dan penghidupan (livelihood), serta dukungan pengembangan usaha melalui skema Matching Grant bagi kelompok masyarakat pesisir.
Manager M4CR Kalimantan Timur Asman Azis mengatakan bahwa program ini telah menunjukkan hasil nyata dalam pemulihan ekosistem mangrove sekaligus pemberdayaan masyarakat pesisir.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2024 program ini berhasil merehabilitasi 4.445 hektare lahan di wilayah Delta Mahakam, memfasilitasi 33 kelompok masyarakat melalui sekolah lapang, serta menyalurkan 13 paket matching grant untuk mendukung usaha masyarakat pesisir.
Pada tahun 2025, kegiatan rehabilitasi terus berlanjut dengan capaian rehabilitasi 499 hektare, pelaksanaan sekolah lapang silvofishery dan livelihood, serta seleksi kelompok masyarakat penerima matching grant untuk tahun berikutnya.
“Untuk tahun 2026 ini rencana target capaian M4CR Kalimantan Timur adalah penanaman 2.813 hektare di Kutai Kartanegara dan 262 hektare di Berau, sekolah lapang livelihood bagi 24 kelompok masyarakat, sekolah lapang silvofishery bagi 10 kelompok, serta penyaluran matching grant kepada 24 kelompok masyarakat,” kata Asman Azis.
Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir. Ketua Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Pesona Wanita Pesisir Desa Saliki, Muara Badak, Kutai Kartanegara, Hj. Suliati, menyampaikan bahwa bantuan matching grant dari program M4CR membantu meningkatkan kapasitas produksi kelompoknya.
“Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada M4CR yang telah memberikan bantuan modal sebesar 150 juta rupiah untuk usaha kelompok kami. Bantuan tersebut kami gunakan untuk merenovasi rumah produksi dan membeli peralatan untuk menunjang produksi olahan udang,” tuturnya.
Melalui pendekatan rehabilitasi mangroveu yang berbasis partisipasi masyarakat serta integrasi antara kepentingan ekologi dan ekonomi, Program M4CR di Kalimantan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekosistem mangrove sekaligus memperkuat ketahanan pesisir dan kesejahteraan masyarakat.
***
