Kementerian Kehutanan bersama BMKG dan BNPB meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 melalui rapat koordinasi lintas lembaga di Jakarta, Senin (6/4/2026). Langkah ini diambil menyusul proyeksi musim kemarau yang datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa kondisi iklim tahun ini berpotensi meningkatkan risiko karhutla secara signifikan. “Tahun ini kita menghadapi kekeringan yang lebih cepat dan lebih panjang, sehingga ancaman kebakaran hutan dan lahan menjadi lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya dalam konferensi pers usai rapat.
Ia menekankan pentingnya peran masyarakat dan pelaku usaha dalam mencegah kebakaran, terutama dalam praktik pembukaan lahan. “Masyarakat dan perusahaan harus lebih berhati-hati, khususnya dalam kegiatan land clearing, agar tidak memicu kebakaran yang lebih luas,” kata dia.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan luas karhutla periode Januari hingga Februari 2026 mencapai 32.637,43 hektare, sementara sepanjang Maret 2026 diperkirakan bertambah sekitar 10.175,48 hektare. Wilayah dengan luasan terdampak terbesar antara lain Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 diprediksi lebih kering dari rata-rata historis. Ia juga menyebutkan potensi fenomena El Nino berada pada level lemah hingga moderat, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat berkembang pada semester kedua tahun ini. “Kami terus memantau perkembangan iklim hingga 2027 untuk memastikan langkah antisipasi yang tepat,” ujarnya.
Sementara itu, BNPB menyiapkan dukungan operasi udara berupa 16 helikopter waterbombing dan 12 helikopter patroli untuk memperkuat penanganan di wilayah rawan. Jumlah tersebut bersifat dinamis dan dapat ditambah sesuai dengan eskalasi kebakaran di lapangan.
Berdasarkan pemantauan hotspot nasional periode 1 Januari hingga 5 April 2026, tercatat 702 titik panas atau meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 125 titik. Kenaikan ini mempertegas urgensi penguatan mitigasi sejak awal musim kemarau.
Sebagai bagian dari upaya pengendalian, pemerintah juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah wilayah rawan seperti Riau, serta memperkuat patroli terpadu, pemadaman darat dan udara, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran. Hingga saat ini, sebanyak 12 perusahaan pemegang izin kehutanan telah dikenakan sanksi administratif akibat keterlibatan dalam kasus kebakaran.
Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari kementerian, aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Upaya terpadu ini diharapkan mampu menekan potensi kebakaran, menjaga kualitas lingkungan, serta mencegah dampak kabut asap yang merugikan kesehatan dan aktivitas ekonomi.
***
