Indonesia mengedepankan aksi bersama yang melibatkan berbagai pihak, diantaranya akademisi, pelaku bisnis, LSM, dan masyarakat di tingkat tapak.
Pasalnya, pengendalian perubahan iklim tak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, namun melibatkan berbagai pihak yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu persepsi.
Indonesia juga menyerukan kepada dunia internasional agar dan semua Negara juga mau melakukan aksi bersama demi menghindari bencana perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, perubahan pola musim, dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menegaskan Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam pengendalian perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
“Kami menyerukan semua Negara untuk bekerja sama menyelamatkan bumi. Kami telah mepaparkan apa saja yang kami telah capai dan kami targetkan, dan kami meminta agar Negara lain juga melakukan hal yang sama,” katanya saat membuka secara resmi Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC) COP26 yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia, Senin 1 November 2021.
Sebagai kontribusi dalam pengendalian perubahan iklim, Indonesia menegaskan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41% dengan dukungan Internasional dalam Updated NDC (Nationally Determined Contribution).
Indonesia juga sudah mencanangkan untuk mencapai Net Sink FOLU tahun 2030 yang berarti penyerapan emisi gas rumah kaca dari sektor hutan dan lahan (FOLU) lebih tinggi ketimbang yang yang dilepaskan terlepas.
Sektor FOLU sendiri ditargetkan dapat berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi nasional.
Kedua komitmen Indonesia tersebut tercantum di dalam dokumen Updated NDC dan Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) yang telah disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC pada Juli 2021.
Wamen LHK Alue Dohong menekankan pentingnya melibatkan semua pihak termasuk swasta dalam pengendalian perubahan iklim. “Kita harus melihat potensi swasta untuk mencapai NDC, karena ada tanggung jawab bersama di sana,” kata dia.
Wamen juga menyatakan pentingnya keberadaan Paviliun Indonesia sebagai soft diplomacy untuk mendukung negosiasi yang dilakukan Delegasi Indonesia di meja perundingan.
Beberapa isu besar yang masih diperjuangkan Indonesia adalah penyelesaian Artikel 6 Paris Agreement yang mengatur Pendekatan Kooperatif (Cooperative Approaches), tentang penggunaan mekanisme pasar karbon dan non-pasar karbon untuk pencapaian NDC; kemudian soal pembiayaan; dan adaptasi globlal.
Dalam High Level Session di Paviliun Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menekankan pentingnya penyelesaian soal Article 6 Paris Agreement. Penyelesaian Article 6 ini juga akan memungkinkan pengurangan emisi GRK Indonesia agar diserap pasar Internasional.
Sementara itu Ketua Paviliun Indonesia Agus Justianto memaparkan aksi-aksi bersama Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim ditampilkan dalam 75 sesi panel dengan 422 pembicara di Paviliun Indonesia yang digelar di Glasgow dan Jakarta secara paralel.
Agus menyatakan selain pejabat tinggi dari berbagai Negara, Paviliun Indonesia juga akan menghadirkan pembicara dari LSM, berbagai organisasi, pemerintah daerah, dan juga masyarakat di tingkat tapak. ***
