Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menunjukkan perkembangan positif hingga pertengahan November 2026. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional sempat turun menjadi 25 titik. Meski demikian, pemerintah tetap memperkuat upaya pencegahan, pemulihan kawasan terdampak, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kebakaran kembali terjadi.
Kemenhut menjalankan empat langkah utama dalam pengendalian karhutla, yakni mempercepat rehabilitasi ekosistem pascakebakaran, meningkatkan pencegahan melalui keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi, menindak tegas pelaku pembakaran, serta memperkuat ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Kementerian menegaskan bahwa penurunan hotspot berdasarkan pemantauan satelit tidak serta-merta menunjukkan seluruh ancaman kebakaran telah berakhir. Petugas tetap harus memastikan api dan bara di lapangan, khususnya pada lahan gambut, benar-benar padam serta tidak membahayakan masyarakat dan satwa liar.
Keberhasilan pemadaman terlihat di Sumatera Selatan setelah brigade Manggala Agni menuntaskan penanganan seluruh titik kebakaran. Kondisi tersebut memungkinkan operasi helikopter water bombing yang dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dihentikan. Kualitas udara di wilayah terdampak juga dilaporkan kembali membaik.
Perkembangan positif turut terjadi di Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengakhiri masa tanggap darurat karhutla setelah berlangsung selama tiga bulan. Sementara itu, Kabupaten Kotawaringin Timur mulai menurunkan status kedaruratannya menuju masa transisi pemulihan.
Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada 15 petugas dan relawan pemadam yang gugur saat menjalankan tugas penanganan karhutla. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada mereka, sekaligus menjamin biaya pendidikan anak-anak yang ditinggalkan.
Setelah menangani kebakaran, Kemenhut mulai mengarahkan sumber daya ke pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan. Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL), misalnya, menyiapkan rehabilitasi dan reboisasi seluas 100 hektare di kawasan konservasi yang terdampak karhutla di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
Kepala BBTNLL Agus Arianto menjelaskan bahwa rehabilitasi tersebut diperlukan untuk mengembalikan tutupan vegetasi yang rusak akibat kebakaran. Pemulihan juga bertujuan menjaga fungsi taman nasional sebagai habitat flora dan fauna endemik, sekaligus mempertahankan perannya sebagai kawasan pendidikan, penelitian, dan ekowisata.
Sementara itu, pemulihan ekosistem juga terlihat di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawasan yang sebelumnya terdampak kebakaran tersebut kini kembali menghijau sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata alam.
Untuk mencegah kebakaran berulang, Kemenhut memperluas pelibatan masyarakat melalui pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menginstruksikan penguatan kelompok tersebut agar masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi potensi kebakaran dan melakukan penanganan awal di wilayah masing-masing.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut, Thomas Nifinluri, menyebutkan bahwa hingga pertengahan November 2026 terdapat 26.304 anggota MPA binaan kementerian yang tersebar di lima wilayah regional.
Jumlah tersebut terdiri atas 9.008 anggota di Regional Kalimantan, 6.528 anggota di Sumatera, 5.802 anggota di Jawa-Bali-Nusa Tenggara, 3.052 anggota di Sulawesi, serta 1.914 anggota di Maluku-Papua.
Kemenhut juga membentuk 500 kelompok MPA baru sepanjang 2026. Pemerintah membekali kelompok tersebut dengan pelatihan teknis, pendampingan penyuluh kehutanan, dan peralatan pemadaman agar mereka dapat bekerja bersama Manggala Agni, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.
Di sisi penegakan hukum, Kemenhut meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin yang wilayahnya terindikasi mengalami kebakaran. Pada periode Oktober hingga November 2026, kementerian telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan dengan total luas areal terbakar mencapai 12.926,74 hektare. Enam perusahaan di Kalimantan Tengah bahkan telah dikenai sanksi pembekuan izin.
Kemenhut mewajibkan perusahaan yang terbukti melanggar untuk bertanggung jawab atas pemulihan ekosistem di kawasan yang mengalami kerusakan. Kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mencabut 17 konsesi perusahaan dan memerintahkan penyelidikan terhadap 104 korporasi yang berkaitan dengan kasus karhutla.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan penggunaan lahan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kedua kementerian menertibkan lima klaster Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terkait karhutla dengan luas keseluruhan mencapai 42.214,51 hektare.
Penindakan turut menyasar pelaku perambahan kawasan hutan melalui pembakaran. Pada 14 November 2026, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut bersama kepolisian menahan seorang tersangka kasus perambahan hutan dengan cara membakar di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kemenhut juga menyiapkan penguatan pengawasan melalui rencana penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) hingga 70.000 personel.
Selain pencegahan dan penindakan, pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari strategi perlindungan hutan. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah pada 14 November 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan hak kelola Perhutanan Sosial kepada 309 kepala keluarga di Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam kesempatan yang sama, ia meninjau Taman Hutan Raya Kapopo Ngatabaru di Kabupaten Sigi.
Raja Juli Antoni menilai pemberian akses legal kepada masyarakat melalui program Perhutanan Sosial dapat memperkuat perlindungan hutan. Kepastian hak kelola mendorong masyarakat memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga kawasan yang menjadi sumber penghidupan mereka, termasuk mencegah ancaman kebakaran.
Penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui fasilitasi penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Hutan Adat bagi masyarakat hukum adat di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada 16 November 2026. Program tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola wilayah adat sekaligus mengembangkan usaha produktif berdasarkan potensi lokal.
Kemenhut turut mendorong Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) meningkatkan skala usahanya melalui akses pembiayaan dan investasi berkelanjutan. Salah satu upaya memperluas pemasaran produk dilakukan dengan memperkenalkan komoditas unggulan masyarakat, seperti gula aren dan kopi agroforestri, dalam pameran nasional INNOFOOD 2026.
Melalui rangkaian kebijakan tersebut, Kemenhut berupaya mengintegrasikan pemulihan ekosistem, pencegahan kebakaran berbasis masyarakat, penegakan hukum, dan penguatan ekonomi warga. Pemerintah menargetkan pendekatan terpadu ini tidak hanya menekan risiko karhutla, tetapi juga memastikan masyarakat sekitar hutan memperoleh manfaat ekonomi sekaligus berperan aktif menjaga kelestarian kawasan.
***



