Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 melalui Apel Nasional Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla yang digelar di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Provinsi Riau, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah koordinatif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran di wilayah rawan.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani dalam kesempatan tersebut memaparkan proyeksi kondisi cuaca tahun 2026 yang diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa pada 2025 Indonesia sempat dipengaruhi fenomena La Nina lemah yang menyebabkan kondisi relatif lebih basah. Namun pada tahun ini, fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole diprediksi berada dalam fase netral mulai April.
“Kondisi netral ini berpotensi membuat curah hujan lebih rendah dibandingkan tahun lalu, bahkan sedikit di bawah rata-rata klimatologis. Artinya kita harus bersiap karena tantangan karhutla tahun ini bisa lebih berat,” kata Faisal.
Ia menjelaskan bahwa wilayah ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat saat ini masih berada dalam fase yang dikenal sebagai “kemarau kecil”, di mana hujan masih mungkin terjadi sebelum memasuki puncak musim kemarau pada periode Juni hingga Agustus.
Kondisi ini dimanfaatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana guna meningkatkan peluang hujan dan menjaga kelembapan lahan gambut.
Menurut Faisal, langkah tersebut penting untuk menambah cadangan air di dalam tanah sebelum periode kering mencapai intensitas tertinggi.
“Kami memanfaatkan momentum ini untuk membantu membasahi lahan gambut agar lebih jenuh air sebelum musim kemarau mencapai puncaknya,” ujarnya.
Apel nasional tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang hadir bersama Kepala BNPB Suharyanto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kegiatan diawali dengan pengecekan pasukan dan peralatan, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kesiapan personel dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, Satpol PP, hingga perwakilan perusahaan.
Dalam arahannya, Budi Gunawan menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti Provinsi Riau.
“Mitigasi harus dilakukan sejak dini. Kita tidak boleh menunggu kebakaran terjadi. Operasi Modifikasi Cuaca harus dimaksimalkan, dan sistem pengelolaan air di lahan gambut perlu dijaga agar tetap basah,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan bahwa upaya pengendalian karhutla menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data pemerintah, luas area kebakaran pada 2025 tercatat sekitar 359.619 hektare, menurun dibandingkan 376.805 hektare pada 2024.
“Penurunan ini merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat seperti Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api,” kata Raja Juli Antoni.
Ia menambahkan bahwa dukungan data dan prediksi cuaca dari BMKG berperan penting dalam memperkuat sistem peringatan dini serta membantu BNPB dalam menentukan waktu pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa strategi penanganan karhutla tahun ini difokuskan pada enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penanganan dilakukan secara berlapis mulai dari pencegahan dini, patroli darat, hingga dukungan udara berupa helikopter water bombing jika kebakaran meluas.
Melalui penguatan sistem peringatan dini berbasis data meteorologi, pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah menargetkan upaya pencegahan karhutla dapat berjalan lebih efektif sekaligus meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
***
