Kemenhut Dorong Pembiayaan Karbon Hutan yang Berkeadilan bagi Perempuan dan Masyarakat

Latest

- Advertisement -spot_img

Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya memastikan pembiayaan iklim dan pengembangan karbon hutan memberikan manfaat nyata dan berkeadilan bagi masyarakat, khususnya perempuan, masyarakat hukum adat, dan kelompok rentan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, saat memberikan sambutan penutup dalam sesi “Who Benefits from Nature-based Solutions and Forest Carbon? Women and Communities in ASEAN’s Climate Finance” di Paviliun ASEAN pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Senin (16/11).

Dalam sambutannya, Catur Endah menegaskan bahwa keberhasilan solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS) dan inisiatif karbon hutan tidak cukup hanya diukur dari jumlah karbon yang diserap maupun besarnya pendanaan yang berhasil dihimpun. Keberhasilan tersebut juga harus tercermin dari perlindungan keanekaragaman hayati, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan penghidupan masyarakat yang menjaga serta mengelola hutan.

“Salah satu pesan utama dari diskusi ini adalah bahwa aksi iklim dan inisiatif karbon hutan harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang melindungi dan mengelola hutan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah karbon yang diserap atau pembiayaan yang dimobilisasi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kelestarian keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Catur Endah.

Menurutnya, pengalaman Indonesia melalui program Perhutanan Sosial menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi aktor penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus aksi perubahan iklim. Melalui kepastian akses dan hak kelola, penguatan kapasitas serta kelembagaan, dan pengembangan usaha berbasis sumber daya hutan, masyarakat memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan sambil menjaga kelestarian ekosistem.

Catur Endah juga menekankan pentingnya memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk memimpin, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pengelolaan hutan. Pendekatan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (Gender Equality, Disability and Social Inclusion/GEDSI) diperlukan agar pelaksanaan program kehutanan dan pembiayaan iklim tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan dalam mengakses sumber daya dan kesempatan ekonomi.

Dalam forum tersebut, Kemenhut mendorong lima langkah prioritas, yakni mengintegrasikan Perhutanan Sosial dan solusi berbasis alam ke dalam agenda iklim serta konservasi; memperkuat hak kelola dan partisipasi masyarakat; mengembangkan pembiayaan iklim yang inklusif dan transparan dengan pembagian manfaat yang adil; memperkuat kepemimpinan perempuan dan penerapan GEDSI; serta memperluas kerja sama dan pertukaran pengetahuan antarnegara, khususnya ASEAN dan Afrika.

“Pembiayaan iklim harus didukung tata kelola yang kredibel, mekanisme yang transparan, serta pembagian manfaat yang adil. Perempuan, masyarakat hukum adat, komunitas lokal, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya harus dapat berpartisipasi secara bermakna dan memperoleh manfaat dari aksi iklim,” tegas Catur Endah.

Sesi dialog yang diselenggarakan di Paviliun ASEAN tersebut menghadirkan pembicara dari Zambia Forestry Agency, Food and Agriculture Organization (FAO), International Tropical Timber Organization (ITTO), Parabukas, dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Diskusi membahas pengalaman Perhutanan Sosial dan solusi berbasis alam dalam mendukung aksi iklim, kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan hutan, penerapan GEDSI, pembelajaran dari inisiatif karbon hutan berbasis masyarakat di Afrika, serta praktik pengelolaan hutan lestari di kawasan ASEAN.

Menurut Catur Endah, berbagai pembelajaran tersebut perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata melalui kebijakan yang mendukung, penguatan kapasitas, akses pembiayaan, dan kerja sama lintas sektor maupun antarnegara. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga keuangan, dunia usaha, dan mitra pembangunan diperlukan untuk memperluas praktik baik sekaligus memastikan pembiayaan iklim benar-benar menjangkau masyarakat di tingkat tapak.

“Melindungi hutan bukan hanya tentang menjaga karbon, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat yang menjaganya dan memastikan manfaat aksi iklim menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Catur Endah.
***

- Advertisement -spot_img

More Articles