Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa keberhasilan aksi iklim tidak cukup hanya diukur dari penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata dan berkeadilan bagi masyarakat. Prinsip tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Prof. Haruni Krisnawati, saat memberikan sambutan kunci dalam sesi “Justice You Can Prove: From Principle to Practice in Climate Governance across the Global South: Lessons from Energy, Forests and Subnational Action” di Paviliun OPEC Fund for International Development pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Senin (16/11).
Dalam forum tersebut, Prof. Haruni menekankan bahwa aksi iklim yang kredibel harus mampu mengintegrasikan pencapaian target lingkungan dengan perlindungan hak masyarakat, partisipasi yang bermakna, serta pembagian manfaat yang adil dan transparan. Hal ini menjadi semakin penting dalam pengelolaan hutan, mengingat masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki peran langsung dalam menjaga kelestarian ekosistem.
“Keadilan iklim harus dapat dibuktikan melalui hasil penurunan emisi sekaligus manfaat yang adil dan nyata bagi masyarakat,” ujar Prof. Haruni.
Menurut Prof. Haruni, sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam pencapaian komitmen iklim Indonesia melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Pelaksanaannya mencakup pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi ekosistem, serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Namun, keberhasilan berbagai upaya tersebut harus diikuti dengan penguatan tata kelola yang memastikan masyarakat turut memperoleh manfaat dari aksi perlindungan hutan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenhut menekankan tiga aspek penting dalam penerapan keadilan iklim di sektor kehutanan, yakni penguatan tata kelola dan perlindungan lingkungan serta sosial (safeguards), pengakuan hak masyarakat dan pembagian manfaat yang berkeadilan, serta transparansi dan akuntabilitas berbasis bukti. Ketiga aspek ini diperlukan agar pelaksanaan aksi iklim dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Indonesia terus memperkuat kerangka kebijakan untuk mendukung pelaksanaan prinsip tersebut, termasuk melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang perdagangan karbon kehutanan. Penguatan Perhutanan Sosial dan pengakuan hutan adat juga menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan hutan berjalan seiring dengan penguatan hak, peningkatan penghidupan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Pengalaman Indonesia dalam pelaksanaan REDD+ dan pembiayaan berbasis hasil memberikan pembelajaran penting mengenai penerapan perlindungan sosial dan lingkungan, pelibatan masyarakat, serta mekanisme pembagian manfaat. Berbagai kerja sama, termasuk melalui Green Climate Fund (GCF), kemitraan Indonesia–Norwegia, Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund di Kalimantan Timur, dan BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL) di Jambi, menjadi bagian dari pengalaman Indonesia dalam menghubungkan aksi mitigasi perubahan iklim dengan tata kelola dan manfaat pembangunan di tingkat tapak.
Prof. Haruni menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pengelola hutan, masyarakat, serta berbagai mitra pembangunan. Koordinasi tersebut diperlukan agar komitmen nasional dapat diterjemahkan menjadi program yang efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang berperan dalam menjaga hutan.
Sesi yang diselenggarakan Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia (RCCC-UI) dengan dukungan Ford Foundation tersebut juga menghadirkan sambutan kunci dari Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH. Diskusi melibatkan peneliti RCCC-UI, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Riau, OPEC Fund, dan mitra lainnya. Salah satu pembahasan adalah pengalaman program GREEN for Riau dalam mempersiapkan REDD+ berbasis yurisdiksi dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan sosial, hak masyarakat, serta mekanisme pembagian manfaat. Forum tersebut turut membahas masukan bagi penguatan tata kelola iklim yang berkeadilan, termasuk dalam konteks Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan.
“Kredibilitas aksi iklim tidak hanya diukur dari jumlah karbon yang berhasil dikurangi atau diserap, tetapi juga dari seberapa adil tanggung jawab, kesempatan, dan manfaatnya dibagikan,” pungkas Prof. Haruni.
***



