Indonesia berbagi pengalaman dalam mengakses dan memanfaatkan pendanaan REDD+ berbasis hasil (Results-Based Payments/RBP) pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pendanaan berbasis hasil tidak hanya memberikan penghargaan atas keberhasilan penurunan emisi, tetapi juga dapat memperkuat tata kelola kehutanan dan mendukung keberlanjutan aksi iklim.
Pengalaman tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, dalam sesi diskusi bertajuk “REDD+ as a Catalyst: How Results-Based Finance Transforms the Forests and Land Use Sector”, yang diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) di UNDP Pavilion, Blue Zone, COP31, Kamis (12/11).
Dalam forum tersebut, Haruni menjelaskan pengalaman Indonesia sebagai salah satu negara penerima pendanaan melalui Green Climate Fund (GCF) REDD+ Results-Based Payments Pilot Programme. Melalui program ini, Indonesia memperoleh persetujuan pendanaan sebesar USD 103,8 juta atas capaian penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan periode 2014–2016.
“Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa manfaat pendanaan berbasis hasil tidak hanya terletak pada dana yang diterima, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan kapasitas nasional yang terus mendukung pengelolaan hutan dan aksi iklim setelah periode pembayaran berakhir,” ujar Haruni.
Menurut Haruni, terdapat tiga aspek penting yang menjadi pembelajaran Indonesia dari proses pendanaan REDD+ berbasis hasil.
Pertama, penguatan sistem pemantauan hutan dan transparansi pelaporan emisi. Proses REDD+ RBP semakin menegaskan pentingnya sistem pemantauan hutan nasional yang kredibel, pelaporan emisi yang konsisten, serta transparansi dalam menunjukkan capaian penurunan emisi.
Kedua, penguatan koordinasi kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat nasional maupun daerah. Pendanaan REDD+ turut mendukung tata kelola kehutanan, termasuk melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Perhutanan Sosial, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Ketiga, penguatan pengelolaan pendanaan iklim nasional melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang berperan dalam mengelola dan menyalurkan pendanaan berbasis hasil agar dapat mendukung prioritas nasional dan pelaksanaan kegiatan di daerah.
Ketiga aspek tersebut, menurut Haruni, menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melanjutkan implementasi REDD+ sekaligus mendukung agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Dalam sesi berbagi pembelajaran, Indonesia juga menekankan pentingnya membangun sistem nasional sejak awal, terutama bagi negara-negara yang sedang mempersiapkan akses pendanaan REDD+ berbasis hasil.
“Sistem pemantauan dan pelaporan emisi, safeguards, serta mekanisme pengelolaan pendanaan memerlukan waktu untuk dibangun dan diperkuat. Karena itu, semuanya perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar persyaratan untuk memperoleh pendanaan,” jelas Haruni.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pendanaan berbasis hasil juga bergantung pada kemampuan memastikan manfaatnya menjangkau pihak-pihak yang berkontribusi langsung dalam menjaga hutan dan menurunkan emisi, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengelola hutan, dan masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi bekal bagi Indonesia untuk melanjutkan upaya mengakses pendanaan REDD+ berbasis hasil tahap berikutnya.
“Yang terpenting adalah bagaimana pendanaan berbasis hasil dapat memperkuat sistem nasional dan mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya dapat terus dirasakan, tidak hanya selama periode pendanaan berlangsung,” tambah Haruni.
Diskusi yang dimoderatori oleh Dirk Nemitz, AFOLU Team Lead dari Sekretariat UNFCCC, ini menjadi forum pertukaran pengalaman antara negara-negara yang telah mengikuti program pilot GCF REDD+ RBP, seperti Indonesia, Uganda, Mexico, dan Kosta Rika, serta negara-negara yang tengah mempersiapkan akses pendanaan serupa.
Melalui forum ini, Indonesia menegaskan pentingnya pendanaan iklim yang berkelanjutan, didukung sistem nasional yang kredibel dan tata kelola yang baik, agar manfaatnya dapat terus mendukung perlindungan hutan, kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian target iklim nasional.
***
