Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. DAS tidak hanya berkaitan dengan alur sungai, tetapi merupakan satu kesatuan bentang alam tempat berlangsungnya aktivitas manusia, hutan, lahan, dan ekosistem secara terpadu.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Enviro Talk bertema “DAS Tak Kenal Maka Tak Sayang” yang diselenggarakan oleh Enviro News, dengan menghadirkan pemerhati lingkungan Eka Sugiri dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Muhammad Zainal Arifin pada Selasa (30/12/2025)
Eka Sugiri menjelaskan bahwa DAS adalah satu bentang alam yang dibatasi oleh punggung gunung atau perbukitan, tempat air hujan jatuh, mengalir, meresap, dan akhirnya bermuara ke laut. Namun, lebih dari sekadar sistem hidrologi, DAS merupakan ruang hidup bersama bagi manusia, flora, dan fauna. “DAS itu bukan sekadar bentang alam, tetapi rumah besar bagi kita semua. Di dalamnya ada kehutanan, pertanian, perkebunan, permukiman, hingga infrastruktur. Semua aktivitas itu berlangsung dalam satu sistem yang saling berinteraksi,” kata Eka. Ia menekankan bahwa DAS sering kali melintasi batas administratif, baik lintas kabupaten, provinsi, bahkan lintas negara. Karena itu, pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara sektoral atau parsial, melainkan membutuhkan kesamaan visi antar para pihak.
Menurut Eka, dalam konteks Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, seluruh program dan kegiatan harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem DAS yang sudah ada. Pendekatan tersebut dinilai penting agar upaya penyerapan karbon, pengendalian banjir, serta pencegahan tanah longsor dapat berjalan secara berkelanjutan. “Kalau kita tinggal di satu DAS, mimpi kita harus sama. Kalau mimpi berbeda-beda dalam satu rumah yang sama, hasilnya tidak akan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Zainal Arifin menyampaikan bahwa pengelolaan DAS harus dipandang sebagai pengelolaan sebuah sistem besar yang terdiri atas berbagai subsistem, baik ekologis maupun sosial. Oleh karena itu, pengelolaan DAS sangat erat kaitannya dengan pengelolaan ruang dan tata ruang wilayah. “Selama ini masih ada anggapan bahwa DAS itu hanya kiri dan kanan sungai. Padahal seluruh bentang alam di dalamnya adalah bagian dari DAS. Ini adalah satu ekosistem besar,” kata Zainal.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan pengelolaan DAS yang diterapkan pemerintah dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai pintu masuk utama menuju pencapaian FOLU Net Sink 2030. Pengelolaan DAS yang baik dinilai akan menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat daya dukung lingkungan, serta memitigasi risiko bencana hidrometeorologi. “Pengelolaan DAS yang baik akan memastikan fungsi-fungsi ekologis tetap berjalan, sekaligus mendukung penyerapan karbon dan pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Zainal menambahkan bahwa pengelolaan DAS dilakukan secara kolaboratif melalui Forum DAS, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012. Forum tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RP-DAS). Menurutnya, tantangan utama dalam implementasi pengelolaan DAS bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, terutama dalam menyatukan kepentingan berbagai pihak yang beraktivitas di dalam satu bentang alam. “Pengelolaan DAS tidak bisa hanya mengelola lahannya, tetapi juga mengelola masyarakat yang berada di dalamnya. Koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci,” katanya.
Dalam diskusi tersebut juga disoroti pentingnya peran generasi muda dan edukasi sejak dini untuk membangun kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki dampak terhadap kondisi DAS. Pemerintah, kata Zainal, mendorong peningkatan pemahaman DAS melalui pendidikan formal dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Di akhir diskusi, kedua narasumber sepakat bahwa keberlanjutan DAS akan sangat menentukan kualitas kehidupan masyarakat di masa depan, sekaligus keberhasilan agenda iklim nasional. ***
