Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan kebijakan strategis untuk memperkuat industri kehutanan di tanah air menghadapi ancaman resesi global tahun 2023.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada pembukaan Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2022 mengatakan pandemi Covid-19 dan geopolitik global telah berdampak pada Indonesia termasuk di sektor kehutanan.
“Sehingga kita harus adaptif dan terus berinovasi, serta membuat terobosan-terobosan baru dengan menyesuaikan langkah-langkah yang strategis sebagai insentif yang baik bagi dunia usaha. Salah satunya adalah merancang kebijakan-kebijakan yang membangkitkan kembali gairah dunia usaha untuk mendongkrak ekspor dan tentunya akan berdampak positif bagi sektor hulu,” kata Menteri Siti dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto, di Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.
Menteri Siti menjelaskan, untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha kehutanan, pemerintah telah memberi sejumlah insentif. Diantaranya adalah keringanan berupa penundaan dan pengangsuran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi pelaku usaha kehutanan melalui Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2021.
Pemerintah juga gencar melakukan promosi perdagangan dan kerja sama dengan mitra dagang, serta menerapkan pelayanan berbasis digital kepada pelaku usaha.
Berbagai insentif yang diberikan sejauh ini berdampak cukup positif pada kinerja industri kehutanan tanah air. Terlihat dari kinerja ekspor produk kehutanan yang mengalami rebound pada tahun 2021 dan tahun 2022 setelah sempat melorot di awal pandemi.
Berdasarkan data KLHK yang diolah APHI, ekspor produk kehutanan pada tahun 2021 sebesar 13,56 miliar dolar AS yang merupakan tertinggi sepanjang sejarah. Untuk tahun 2022, ekspor hingga Oktober sebesar 12,02 miliar dolar AS.
